Luhut Pandjaitan Bahas Soal Permintaan KRL Disetop dengan Anies

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Pandjaitan mengatakan telah berbicara dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait permintaan lima kepala daerah untuk menyetop operasional kereta rel listrik (KRL) di masa pandemi virus corona. Menurut Luhut, pemerintah pusat dan daerah masih akan mengkaji permintaan tersebut.

    "Kalau orang enggak bisa pergi padahal ada hal mendesak dan penting, kan enggak baik juga," ujar Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual pada Selasa, 14 April 2020.

    Di sisi lain, Luhut mengakui telah meminta Anies menganalisis sebab-sebab pergerakan masyarakat ke dan dari Jakarta masih tinggi. Padahal, saat ini, Jakarta telah ditetapkan sebagai zona pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

    Sebelumnya, Pelaksana Tugas Wali Kota Bogor Dedie Rachim, mengatakan lima kepala daerah penyangga DKI Jakarta, melalui video conference, telah sepakat meminta PT KCI menghentikan operasional selama masa PSBB Bogor, Depok, dan Bekasi. PSBB di lima daerah penyangga Ibu Kota itu akan dimulai besok hingga 14 hari kemudian.

    "Sesuai namanya PSBB, kita lakukan pembatasan maksimal. Tinggal proses administrasinya seperti apa," kata Dedie.

    Dedie mengatakan ajuan penghentian operasional itu untuk memaksimalkan pemutusan penularan Covid-19. Artinya, jika stasiun tidak ditutup, hal itu akan kurang efektif seiring dengan pemberlakuan PSBB. Padahal, anggaran yang dikeluarkan untuk kebijakan PSBB tergolong besar.

    Kepala Humas PT KAI Daops I Jakart Eva Chairunnisa mengatakan pihaknya selaku operator perkeretaapian siap menutup stasiun dan memberhentikan operasional kereta. Eva menyebut segala kebijakan dan ketentuan pemerintah, terutama dalam upaya mendukung penerapan PSBB di DKI dan Jawa Barat.

    "Jika penerapan PSBB di Jabar ketentuan pemerintahnya meminta ditutup, ya kami ikuti semua ketentuannya," ujar Eva.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA | MaMAHFUZULLOH AL MURTADHO\


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.