Pemerintah Serap Rp 16,8 Triliun dari Lelang SUN

Reporter

Antara

Selasa, 14 April 2020 19:15 WIB

Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuanan Luky Alfirman saat meluncurkan surat utang berharga negara (SBN) syariah seri Sukuk Tabungn ST-003 di Restoran Bunga Rampai, Jakarta Pusat, Jumat 1 Februari 2019. TEMPO/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp 16,8 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) untuk memenuhi sebagian pembiayaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dengan total penawaran masuk Rp 27,6 triliun.

Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, 14 April 2020, menyatakan lelang tersebut di bawah target indikatif yang ditetapkan Rp 20 triliun.

Untuk seri SPN03200715, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 0,38 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 2,56053 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 Juli 2020 ini mencapai Rp 2,19 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon diskonto ini mencapai 2,5 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 2,6 persen.

Untuk seri SPN12210401, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 0,3 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 3,56667 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 1 April 2021 ini mencapai Rp 3,2 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon diskonto ini mencapai 3,5 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 3,6 persen.

Untuk seri FR0081, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 4,15 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,54357 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 Juni 2025 ini mencapai Rp 5,94 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 6,5 persen ini mencapai 7,44 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 7,85 persen.

Untuk seri FR0082, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp8 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,96153 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 September 2030 ini mencapai Rp9,51 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 7,0 persen ini mencapai 7,89 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 8,25 persen.

Untuk seri FR0080, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 2 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 8,21149 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 Juni 2035 ini mencapai Rp 4,06 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 7,5 persen ini mencapai 8,15 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 8,75 persen.

Untuk seri FR0083, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 1,6 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 8,31954 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 April 2040 ini mencapai Rp 1,95 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 7,5 persen ini mencapai 8,2 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 8,4 persen.

Untuk seri FR0076, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 0,45 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 8,42003 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 Mei 2048 ini mencapai Rp 0,78 triliun.

Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 7,375 persen ini mencapai 8,33 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 9 persen.

Sebelumnya, dalam lelang tujuh seri SUN pada Selasa (31/3), pemerintah menyerap dana sebesar Rp 22,2 triliun dari penawaran masuk mencapai Rp 33,5 triliun.

ANTARA






Pemerintah Monitor Ekspor Impor Menyusul Kenaikan Suku Bunga Acuan AS

9 hari lalu

Pemerintah Monitor Ekspor Impor Menyusul Kenaikan Suku Bunga Acuan AS

Kenaikan suku bunga The Fed sebesar 0,75 persen dapat mempengaruhi kinerja perdagangan, khususnya ekspor impor.


Cukai MBDK, Cara Konkret Menekan Risiko Penyakit Tidak Menular

17 hari lalu

Cukai MBDK, Cara Konkret Menekan Risiko Penyakit Tidak Menular

Apa itu cukai MBDK dan kenapa mesti diterapkan oleh pemerintah? Simak apa saja manfaat cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan.


Sri Mulyani Dituntut Penuhi Hak ASN Penyandang Disabilitas Mental yang Dipecat

27 hari lalu

Sri Mulyani Dituntut Penuhi Hak ASN Penyandang Disabilitas Mental yang Dipecat

Perwakilan 150 organisasi difabel menuntut Sri Mulyani memulihkan hak DH, ASN Kemenkeu penyandang skizofrenia paranoid yang dipecat.


150 Organisasi Disabilitas Layangkan Surat Tuntutan ke Sri Mulyani, karena...

27 hari lalu

150 Organisasi Disabilitas Layangkan Surat Tuntutan ke Sri Mulyani, karena...

Sebanyak 150 organisasi disabilitas akan melayangkan surat tuntutan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada Senin, 30 Mei 2022.


2.112 Bangunan Pemerintah Diasuransikan, Kemenkeu: Nilai Pertanggungan Rp 17 T

29 hari lalu

2.112 Bangunan Pemerintah Diasuransikan, Kemenkeu: Nilai Pertanggungan Rp 17 T

Kemenkeu mengatakan saat ini Indonesia sudah mengasuransikan 2.112 bangunan kementerian dan lembaga.


Kemenkeu Ajak Forum Internasional Perkuat Penanggulangan Bencana

29 hari lalu

Kemenkeu Ajak Forum Internasional Perkuat Penanggulangan Bencana

Kemenkeu mengajak negara-negara dalam forum Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) untuk penanggulangan bencana.


SBR 011 Resmi Diluncurkan, Pemerintah Pasang Target Minimal Rp 5 Triliun

30 hari lalu

SBR 011 Resmi Diluncurkan, Pemerintah Pasang Target Minimal Rp 5 Triliun

Pemerintah menargetkan penawaran surat berharga negara savings bond ritel atau SBR seri SBR011 minimal Rp5 triliun.


Tarif Listrik untuk Pelanggan di Atas 3.000 VA Bakal Naik, Berapa Idealnya?

32 hari lalu

Tarif Listrik untuk Pelanggan di Atas 3.000 VA Bakal Naik, Berapa Idealnya?

Sri Mulyani mengatakan penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan di atas 3.000 VA. Ini dilakukan untuk meningkatkan anggaran subsidi energi.


Indef Ingatkan Pemerintah untuk Kontrol Penambahan Anggaran Subsidi Energi

32 hari lalu

Indef Ingatkan Pemerintah untuk Kontrol Penambahan Anggaran Subsidi Energi

Indef mengingatkan pemerintah untuk segera membuat strategi agar anggaran subsidi dan kompensasi energi tidak terus melonjak.


Hary Tanoe ke Kantor DJKN Kemenkeu, Ada Kaitannya dengan BLBI?

34 hari lalu

Hary Tanoe ke Kantor DJKN Kemenkeu, Ada Kaitannya dengan BLBI?

Hary Tanoe mendatangi kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan, Senin, 23 Mei 2022.