Pemerintah Serap Rp 16,8 Triliun dari Lelang SUN

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuanan Luky Alfirman saat meluncurkan surat utang berharga negara (SBN) syariah seri Sukuk Tabungn ST-003 di Restoran Bunga Rampai, Jakarta Pusat, Jumat 1 Februari 2019. TEMPO/Dias Prasongko

    Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuanan Luky Alfirman saat meluncurkan surat utang berharga negara (SBN) syariah seri Sukuk Tabungn ST-003 di Restoran Bunga Rampai, Jakarta Pusat, Jumat 1 Februari 2019. TEMPO/Dias Prasongko

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp 16,8 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) untuk memenuhi sebagian pembiayaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dengan total penawaran masuk Rp 27,6 triliun.

    Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, 14 April 2020, menyatakan lelang tersebut di bawah target indikatif yang ditetapkan Rp 20 triliun.

    Untuk seri SPN03200715, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 0,38 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 2,56053 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 Juli 2020 ini mencapai Rp 2,19 triliun.

    Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon diskonto ini mencapai 2,5 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 2,6 persen.

    Untuk seri SPN12210401, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 0,3 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 3,56667 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 1 April 2021 ini mencapai Rp 3,2 triliun.

    Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon diskonto ini mencapai 3,5 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 3,6 persen.

    Untuk seri FR0081, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 4,15 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,54357 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 Juni 2025 ini mencapai Rp 5,94 triliun.

    Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 6,5 persen ini mencapai 7,44 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 7,85 persen.

    Untuk seri FR0082, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp8 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,96153 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 September 2030 ini mencapai Rp9,51 triliun.

    Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 7,0 persen ini mencapai 7,89 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 8,25 persen.

    Untuk seri FR0080, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 2 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 8,21149 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 Juni 2035 ini mencapai Rp 4,06 triliun.

    Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 7,5 persen ini mencapai 8,15 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 8,75 persen.

    Untuk seri FR0083, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 1,6 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 8,31954 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 April 2040 ini mencapai Rp 1,95 triliun.

    Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 7,5 persen ini mencapai 8,2 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 8,4 persen.

    Untuk seri FR0076, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 0,45 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 8,42003 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 Mei 2048 ini mencapai Rp 0,78 triliun.

    Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 7,375 persen ini mencapai 8,33 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 9 persen.

    Sebelumnya, dalam lelang tujuh seri SUN pada Selasa (31/3), pemerintah menyerap dana sebesar Rp 22,2 triliun dari penawaran masuk mencapai Rp 33,5 triliun.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.