Sri Mulyani: Presiden Jokowi, DPR, Eselon 1 dan 2 Tak Dapat THR

Reporter

Sri Mulyani saat bekerja dari rumah atau work from home di tengah wabah virus corona. Foto ini diunggah di Instagram pada Selasa, 17 Maret 2020. Instagram.com/@smindrawati

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan presiden, wakil presiden, anggota DPR dan pejabat negara lainnya tidak akan mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) pada 2020.

"Sesuai instruksi Presiden bahwa THR untuk presiden, wapres, para menteri, anggota DPR, MPR, DPD, kepala daerah, anggota DPRD, eselon 1 dan 2 tidak dibayarkan THR-nya," kata Sri Mulyani di kantornya di Jakarta, Selasa, 14 April 2020.

Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut melalui konferensi video setelah mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Bogor.

"Presiden mengatakan THR akan dibayarkan untuk seluruh ASN, TNI, Polri yang posisinya sampai dengan eselon 3 ke bawah," ungkap Sri Mulyani.

THR yang dibayarkan tidak termasuk dengan tunjangan kinerja.

"Jadi seluruh pelaksana dan eselon 3 ke bawah atau yang seaera dengan eselon 3 mendapat THR dari gaji pokok dan tunjangan melekat, tidak dari tukinnya (tunjangan kinerja)," kata Sri Mulyani.

Selanjutnya para pensiunan juga mendapat THR.

"Pensiun juga dapat THR sesuai dengan THR tahun lalu, karena pensiun juga adalah kelompok rentan juga. Jadi THR dilakukan sesuai siklusnya sekarang dalam proses melakukan revisi perpres," ungkap dia.

Sebelumnya, Sri Muylyani mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 akan terkoreksi banyak. Dalam skenario berat, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada posisi 2,3 persen dengan tekanan terbesar pada kuartal kedua.

"Kalau kita kondisi berat panjang, kemungkinan akan terjadi resesi dimana dua kuartal berturut-turut GDP (Gross Domestic Product) bisa negatif. Ini sedang kita upayakan untuk tidak terjadi. Memang sangat berat, namun ini kita menghadapi kondisi yang luar biasa dan kita coba atasi," ungkap Sri Mulyani.

Dengan kondisi itu juga, jumlah penduduk miskin sangat mungkin akan bertambah. Dalam skenario berat penduduk miskin bisa bertambah 1,1 juta orang atau dalam skenario lebih berat Indonesia akan menghadapi kemungkinan tambahan penduduk miskin 3,78 juta orang.

Selanjutnya angka pengangguran yang selama ini sudah menurun, kemungkinan akan mengalami kenaikan.

"Dalam skenario berat ada kemungkinan naik 2,9 juta orang pengangguran baru, sedangkan skenario lebih berat bisa sampai 5,2 juta orang," kata Sri Mulyani.

Pada 2020, pemerintah pun sudah melakukan realokasi dan meninjau ulang anggaran untuk tiga hal, yaitu gizi dan kesehatan untuk menjaga dan mengurangi dampak atau menangani penyebaran COVID-19, belanja di jaring pengaman sosial dan ketiga memberikan dukungan kepada dunia usaha baik sektor informal, UMKM, hingga dunia usaha.

ANTARA






Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

15 menit lalu

Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

Stafsus Sri Mulyani menyatakan pemerintah tengah mengambil sikap mengurangi penarikan utang baru untuk membiayai APBN.


Jokowi Klaim Penyaluran BLT BBM Sudah Capai 96,6 Persen

1 jam lalu

Jokowi Klaim Penyaluran BLT BBM Sudah Capai 96,6 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, untuk BLT BBM sampai hari ini sudah 96,6 persen, sudah di 508 kabupaten dan kota.


DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

1 jam lalu

DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

Komisi III DPR hari ini menggelar uji kelayakan bagi calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Dua calon itu diminta sampaikan visi misi.


Ancaman Resesi, Perencana Keuangan: Kalau Mau Healing, di Dalam Negeri Dulu

1 jam lalu

Ancaman Resesi, Perencana Keuangan: Kalau Mau Healing, di Dalam Negeri Dulu

Untuk menjaga aliran dana atau cashflow saat resesi terjadi, Aidil mewanti-wanti masyarakat untuk menekan konsumsinya.


Genap Berusia 75 Tahun, Ini Jejak Karier Luhut Binsar Pandjaitan di Militer, Politik dan Bisnis

1 jam lalu

Genap Berusia 75 Tahun, Ini Jejak Karier Luhut Binsar Pandjaitan di Militer, Politik dan Bisnis

Hari ini 28 September 2022, Luhut Binsar Pandjaitan genap berusia 75 tahun. Berikut jejak karier Menkomarinves ini di militer, politik, dan bisnis.


Bel Resesi Ekonomi Dunia Berdentang, Pemerintah Belum Siap

1 jam lalu

Bel Resesi Ekonomi Dunia Berdentang, Pemerintah Belum Siap

Sri Mulyani menyoroti kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral negara-negara di dunia memicu resesi ekonomi global.


Wacana Duet Prabowo-Jokowi, Gerindra: Bagi Kami Ini Kehormatan

2 jam lalu

Wacana Duet Prabowo-Jokowi, Gerindra: Bagi Kami Ini Kehormatan

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyerahkan soal gugatan Sekber Prabowo-Jokowi kepada keputusan Mahkamah Konstitusi.


Jokowi Minta Penyaluran BSU Dipercepat: Saya Pantau, tapi Tidak Semua

2 jam lalu

Jokowi Minta Penyaluran BSU Dipercepat: Saya Pantau, tapi Tidak Semua

Jokowi mengatakan percepatan penyaluran BSU perlu dilakukan di daerahh-daerah yang jauh dari Ibu Kota.


Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

4 jam lalu

Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

Sekber mengajukan gugatan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Pemilu untuk merealisasikan agar Prabowo-Jokowi bisa maju Pilpres 2024


Kaesang Cerita Dapat Wejangan dari Lo Kheng Hong Soal Investasi Saham, Apa Saja?

4 jam lalu

Kaesang Cerita Dapat Wejangan dari Lo Kheng Hong Soal Investasi Saham, Apa Saja?

Kaesang Pangarep menceritakan pertemuannya dengan investor kawakan Lo Kheng Hong sebelum pandemi Covid-19 merebak yakni sekitar tahun 2019.