Corona, 89,7 Persen Kepala Desa Tak Setuju Warganya Mudik

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon penumpang bersiap menaiki bus Antar Kota Antar Provinsi di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Ahad, 29 Maret 2020. Kementerian Perhubungan mengimbau agar warga membatalkan niatnya pulang kampung, untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    Calon penumpang bersiap menaiki bus Antar Kota Antar Provinsi di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Ahad, 29 Maret 2020. Kementerian Perhubungan mengimbau agar warga membatalkan niatnya pulang kampung, untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    Tempo.Co, Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merilis sigi teranyar terkait opini kepala desa terhadap mudik Lebaran di masa pandemi virus corona. Hasil survei tersebut menampilkan bahwa 89,7 persen kepala desa tidak setuju warga mereka yang merantau mudik ke daerah di masa wabah.

    "Hampir mutlak kepala desa tidak setuju warganya mudik. Aspirasi kepala desa ini perlu didengar oleh perantau," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendes Ivanovich Agusta dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual pada Selasa, 14 April 2020.

    Adapun survei itu melibatkan 3.931 kepala desa sebagai responden. Survei dilakukan di desa-desa dengan mayoritas penduduk beragama muslim. Desa yang diambil sebagai sampel juga merupakan desa dengan tingkat orang dalam pengawasan atau pasien dalam pengawasan tinggi.

    Selanjutnya, sigi ini dilakukan pada Jumat, 8 April 2020, hingga Ahad, 12 April 2020. Metodologi yang dipilih dalam survei tersebut merupakan metode kuantitatif dengan tingkat margin of error sebesar 1,21 persen.

    Rata-rata responden yang tidak setuju adanya mudik mengemukakan kekhawatirannya terhadap permasalahan kesehatan. Sedangkan responden yang menyatakan masih setuju mudik memberatkan alasan pada persoalan-persoalan sosial.

    Dari survei yang sama, ditemukan bahwa 50,14 persen kepala desa yang sepakat warganya tak mudik meminta adanya ketegasan dari pemerintah untuk melarang mudik. Sedangkan 49,86 persen lainnya setuju dengan kebijakan pembatasan mudik hanya dengan imbauan imbauan.

    Dengan survei ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merekomendasikan kebijakan yang disusun untuk desa terkait mudik dilandasi oleh pertimbangan kesehatan sebagai alasan utama. Meski demikian, pertimbangan lainnya, seperti sosial dan ekonomi, juga perlu dikaitkan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.