Kemendagri: 93,7 Persen Daerah Realokasikan APBD, Total Rp 85 T

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang warga melintasi mural ajakan melawan penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kalipasir, Jakarta, Jumat 10 April 2020. Selain peran pemerintah dalam penanganan COVID-19, diperlukan juga peran serta masyarakat untuk menjaga wilayah masing-masing sehingga penyebaran dapat ditekan. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    Seorang warga melintasi mural ajakan melawan penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kalipasir, Jakarta, Jumat 10 April 2020. Selain peran pemerintah dalam penanganan COVID-19, diperlukan juga peran serta masyarakat untuk menjaga wilayah masing-masing sehingga penyebaran dapat ditekan. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mencatat 93,73 persen daerah telah melakukan refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan wabah Virus Corona alias Covid-19. Jumlah tersebut adalah angka yang tercatat per Ahad, 12 April 2020.

    “Angka ini akan terus bertambah, karena saat ini data terhimpun masih 93,73 persen. Kami masih akan terus update terutama bagi daerah yang belum melapor,” ujar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochammad Ardian dalam keterangan tertulis, Senin, 13 April 2020.

    Dengan persentase tersebut, tercatat total sudah sekitar Rp 85 Triliun yang dianggarkan oleh provinsi, kabupaten dan kota untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta memberikan bantuan bagi masyarakat yang secara ekonomi terdampak pandemi Covid-19 ini. Dengan demikian, pemerintah berharap penanganan penyebaran wabah ini bisa lebih merata di Tanah Air.

    Realokasi dan refocusing anggaran itu sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2020. Instruksi itu meminta agar seluruh kepala daerah segera melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu atau realokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, dan penyediaan jaring pengamanan sosial.

    Adapun refocusing dan realokasi APBD, kata Ardian, dilakukan melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

    Dalam Inmendagri Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, para kepala daerah juga diinstruksikan agar mengimbau masyarakat supaya tidak mudik guna menghindari penyebaran Covid-19. “Namun, bagi yang terlanjur mudik harus melakukan isolasi mandiri dan melaksanakan protokol kesehatan,” kata Ardian.

    Ardian memastikan direktoratnya akan terus aktif memberikan bimbingan kepada Pemda dalam melakukan realokasi APBD. Ia pun meminta Pemda Provinsi secara aktif memberikan bimbingan kepada Pemda Kabupaten/Kota untuk melakukan realokasi. "Beberapa daerah masih melakukan perhitungan. Dan jumlah realokasi terus bertambah."

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemenag Berikan Pedoman Berkegiatan di Rumah Ibadah saat Pandemi

    Kementerian Agama mewajibkan jemaah dan pengurus untuk melaksanakan sejumlah pedoman ketika berkegiatan di rumah ibadah saat pandemi covid-19.