TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nurhayati Monoarfa meminta pemerintah tegas menetapkan larangan mudik di tengah pandemi virus corona. Menurut Nurhayati, kebijakan yang diambil pemerintah saat ini hanya bersifat imbauan dan berpotensi menimbulkan masalah baru di masa mendatang.
"Kami mendesak pemerintah tegas. Kalau tetap ada beberapa persen orang yang tetap mudik, ini jadi masalah seperti pertambahan pasien dalam pengawasan baru di daerah," ujar Nurhayati dalam konferensi video, Ahad, 12 April 2020.
Nurhayati mengatakan fenomena mudik akan berpotensi meningkatkan jumlah pasien dalam pengawasan di daerah. Kondisi ini telah terjadi beberapa waktu lalu ketika perantau dari Jakarta dan kota sekitarnya berbondong-bondong pulang ke daerah, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Menurut Nurhayati, tingginya gelombang mudik yang menyebabkan melonjaknya angka pasien dalam pengawasan ini cukup mengkhawatirkan. Musababnya, ia memandang daerah belum terlampau mampu menampung gelombang penyebaran virus dalam jumlah yang tinggi, baik dari sisi fiskal maupun sarana-prasarana medis.
Bercermin dari kondisi tersebut, ia menilai semestinya pemerintah tak ragu lagi dalam memutuskan pelarangan mudik. Apalagi, kata dia, saat ini pemerintah sudah memiliki skema jejaring pengamanan sosial untuk masyarakat yang terimbas dampak corona dengan alokasi anggaran sebesar Rp 405 triliun.
Dana itu, kata dia, bisa dikucurkan untuk perantau yang kehilangan pekerjaan, namun masih tetap berada di Jakarta. "Bantuan ini saya rasa sudah cukup untuk orang yang enggak mudik," ujarnya.
Sependapat dengan Nurhayati, Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi NasDem, Syarif Abdullah Akkadrie, mengatakan Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan harus segera memutuskan pelarangan mudik demi menjamin keamanan masyarakat. "Karena ini kaitannya dengan orang yang membawa virus. Menhub Ad Interim harus melihat dari sisi keamanan," katanya.
Seandainya pemerintah masih berkukuh melegalkan mudik, ia meminta negara menyiapkan tempat-tempat rappid test yang masif dan komprehensif di daerah. Hal itu dilakukan untuk meminimalkan angka penyebaran virus corona di luar Jakarta.
Menanggapi permintaan itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan pihaknya sudah menyusun protokol mudik dengan beragam catatan. Protokol keamanan diterapkan untuk penumpang saat berangkatan, dalam perjalanan, hingga sampai tujuan.
Selain itu, Budi juga memastikan pemerintah telah melakukan pelbagai cara untuk mendukung jaga jarak fisik, seperti pengurangan kapasitas angkutan umum. "Kami juga sudah membahas soal kenaikan tarif angkutan agar menurunkan minat masyarakat untuk mudik. Diharapkan nanti akan diimplmentasikan bersama-sama oleh seluruh moda," tuturnya.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
