Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Core Minta Pemerintah Terbitkan Surat Utang Domestik

image-gnews
Petugas penukaran mata uang asing menghitung uang pecahan 100 dolar AS di lokasi penukaran uang di kawasan Kwitang, Jakarta, 28 Maret 2018. Kurs rupiah menyentuh posisi Rp13.745 per dolar AS berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) hari ini, Rabu (28/3/2018). TEMPO/Tony Hartawan
Petugas penukaran mata uang asing menghitung uang pecahan 100 dolar AS di lokasi penukaran uang di kawasan Kwitang, Jakarta, 28 Maret 2018. Kurs rupiah menyentuh posisi Rp13.745 per dolar AS berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) hari ini, Rabu (28/3/2018). TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Center of Reform on Economics menilai pemerintah semestinya mendahulukan penerbitan surat utang negara domestik ketimbang surat utang global alias global bond dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran saat ini. Pasalnya, Sentimen pasar keuangan global saat ini masih sangat negatif akibat ketidakpastian yang dipicu oleh pandemi covid-19, yang berarti minat pembeli sangat rendah.

Imbasnya penerbitan global bond di masa sekarang membuat pemerintah terpaksa meningkatkan insentif bunga kupon yang lebih besar atau tenor sangat panjang. "Itu terbukti dengan diterbitkannya SUN global bertenor 50 tahun baru-baru ini," ujar Direktur Riset Core Piter Abdullah Redjalam dalam keterangan tertulis, Kamis, 9 April 2020.

Ditambah lagi, saat ini Perpu Nomor 1 Tahun 2020 memungkinkan Bank Indonesia untuk membeli surat utang negara di pasar perdana. Menurut Piter, penerbitan SUN domestik dengan pola pembelian oleh BI memungkinkan pemerintah untuk menetapkan suku bunga atau kupon yang lebih rendah dengan tenor yang wajar.

Dengan begitu, tutur Piter, pemerintah tidak akan dibebani oleh pembayaran bunga SUN yang tinggi dalam kurun waktu yang panjang. "Ekspansi moneter yang terjadi melalui pembelian SUN Domestik oleh BI diyakini tidak akan mendorong peningkatan inflasi yang berlebihan karena tekanan inflasi di tengah wabah Covid-19 cenderung menurun akibat rendahnya permintaan."

Belakangan, pemerintah memang memutar otak untuk bisa memenuhi pembiayaan anggarannya. Pasalnya, baru-baru ini pemerintah memutuskan untuk menggelontorkan Rp 405, 1 triliun alias sekitar 2,5 persen dari produk domestik bruto untuk memberi stimulus di bidang kesehatan, jaring pengaman soial, dan pemulihan ekonomi.

Namun, kata Piter, bertambahnya belanja negara itu tidak bisa diimbangi oleh pendapatan negara yang diprediksi seret akibat dampak wabah Virus Corona. Kondisi ini akan mendorong pelebaran defisit anggaran yang diproyeksikan akan mencapai 852 triliun atau setara 5,07 persen terhadap PDB.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kebijakan stimulus fiskal, pelebaran defisit dan pembiayaan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan," ujar Piter. Namun, ia mengingatkan bahwa dalam mengambil kebijakan pembiayaan, pemerintah harus mempertimbangkan adanya pelbagai risiko, antara lain risiko dominasi kepemilikan asing dalam surat utang pemerintah, risiko pelemahan nilai tukar, risiko crowding out, dan risiko peningkatan utang luar negeri.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa Indonesia untuk pertama kalinya menerbitkan global bond dengan tenor 50 tahun pada Selasa, 7 April 2020. Surat utang global bertenor 50 tahun itu adalah salah satu seri dari tiga seri yang diterbitkan pemerintah. Surat utang seri RI0470 itu memiliki tenggat jatuh tempo 15 April 2070. Adapun nominal yang diterbitkan adalah sebesar US$ 1 miliar dengan yield 4,5 tahun.

Sri Mulyani mengatakan salah satu pertimbangan dalam menerbitkan surat utang global dengan tenor 50 tahun antara lain memanfaatkan preferensi investor global bonds pada tenor yang sangat panjang. Di samping itu, penerbitan global bond ini juga diharapkan bisa menyeimbangkan profil jatuh tempo surat utang negara. "Demand pasar domestik cenderung pada tenor pendek."

Di samping itu, penerbitan surat utang tersebut pun akan memberikan acuan alias benchmark tenor baru bagi Indonesia. Di samping tenor 50 tahun itu juga memanfaatkan kurva tenor jangka panjang yang cenderung flat. "Biaya yang tidak terlalu meningkat. Dari yield, penerbitan bond masih lebih baik daripada 2018-2019," tutur Sri Mulyani.

Selain seri tersebut, Indonesia juga menerbitkan surat utang global seri RI1030 dengan tenor 10,5 tahun yang akan jatuh tempo pada 15 Oktober 2030. Nominal yang diterbitkan adalah sebesar US$ 1,65 miliar dengan yield 3,9 persen. Di samping itu, pemerintah juga menerbitkan global bond dengan seri RI1050 dengan tenor 30,5 tahun yang jatuh tempo di 15 Oktober 2050. Nominal yang diterbitkan adalah US$ 1,65 miliar dengan yield 4,25 persen. Dengan demikian, total global bond yang diterbitkan pemerintah adalah US$ 4,3 miliar.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Raup Rp 22 Triliun dalam Lelang Surat Utang Negara

2 hari lalu

Surat Utang Negara adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh pemerintah. Berikut ulasannya. Foto: Canva
Pemerintah Raup Rp 22 Triliun dalam Lelang Surat Utang Negara

Pemerintah meraup Rp 22,6 triliun melalui lelang Surat Utang Negara pada Selasa, 26 Maret 2024.


Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali

23 hari lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali

Jubir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, yakin utang pemerintah mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024 masih tergolong aman.


Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

26 hari lalu

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Selasa, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

Bank Dunia mengomentari program usungan Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis. Bank BRI akan membagikan dividen Rp 48 T.


Terpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong

27 hari lalu

National Aeronautics and Space Administrationcode (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat menyoroti perubahan kawasan hutan di Kalimantan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Foto : NASA
Terpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong

NASA dalam foto satelitnya menyoroti deforestasi yang terjadi di IKN.


Utang Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi di Era Jokowi

28 hari lalu

Utang pemerintah menembus rekor tertinggi, mencapai Rp 8.253,09 triliun per Januari 2024.
Utang Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi di Era Jokowi

Utang pemerintah di era Jokowi menembus rekor tertinggi, mencapai Rp 8.253,09 triliun per Januari 2024.


Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat

28 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat

Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam, menyoroti utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024 yang disebut aman oleh Kementerian Keuangan.


Kemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB

28 hari lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Kemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB

Kemenkeu menyebutkan utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun masih dalam rasio aman, karena di bawah ambang batas 60 persen PDB. Bagaimana pendapat ekonom?


Terpopuler: Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis Prabowo, Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta Utang Pemerintah

28 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mencicip makanan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Terpopuler: Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis Prabowo, Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta Utang Pemerintah

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 29 Februari 2024 dimulai dari sumber pos anggaran untuk membiayai program makan siang gratis pada 2025.


Utang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Ekonom: Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta

28 hari lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Utang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Ekonom: Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta

Ekonom Celios Bhima Yudhistira memperkirakan beban utang yang ditanggung warga, dari utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024


Utang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Terkendali

29 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Utang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Terkendali

Kemenkeu angkat bicara soal utang pemerintah yang mencapai Rp 8.253,09 triliun atau 38,75 persen dari PDB per 31 Januari 2024.