Jokowi Minta UKM dan Ojek Dilibatkan dalam Distribusi Bansos

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual bersama  Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

    Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya membuat mekanisme distribusi bantuan sosial dengan melibatkan sektor ekonomi lapisan bawah. Dengan demikian dapat secara efektif menggerakan ekonomi lapisan bawah sekaligus menjaga daya beli.

    “Rancang mekanisme yang bisa melibatkan sektor usaha mikro, usaha kecil, pedagang sembako di pasar, jasa transportasi ojek, sehingga ini bisa menggerakkan, mengikutsertakan usaha-usaha di bawah agar bersama-sama dengan kita, juga ekonomi di bawah juga ikut bergerak,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai efektivitas penyaluran program jaring pengaman sosial melalui video conference, Selasa 7 April 2020.

     

    Jokowi juga meminta penyaluran bantuan sosial tidak menggunakan cara yang berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat. “Mekanisme penyaluran program jaring pengaman sosial dibuat seefisien mungkin,” katanya.

     

    Dalam rapat ini, Jokowi juga mengumumkan alokasi anggaran untuk mengendalikan penyebaran virus Corona dan meredam dampak ekonomi yang mengikutinya sebesar Rp 405,1 triliun. Sebanyak Rp 110 triliun di antaranya akan digunakan untuk perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat dengan strata ekonomi lapisan bawah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).