TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit anggaran pada tahun ini bakal mencapai Rp 852,9 triliun. Angka tersebut setara dengan 5,07 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan membuat kebutuhan pembiayaan pemerintah dari utang pada tahun ini semakin bertambah.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XI secara virtual kemarin, Sri Mulyani menyatakan pemerintah membuka peluang penambahan pembiayaan utang secara multilateral dan bilateral.
Sri Mulyani menjelaskan, outlook pembiayaan utang pada tahun ini diproyeksikan naik 131,2 persen (yoy) mencapai Rp 1.006,4 triliun. Angka itu melonjak 286 persen dari asumsi APBN 2020 yang mematok pembiayaan utang hingga Rp 351,9 triliun.
Rinciannya adalah pembiayaan utang melalui surat berharga negara (SBN) secara netto diproyeksikan mencapai Rp 549,6 triliun. Dengan ini, terdapat tambahan pembiayaan SBN hingga Rp 160,2 triliun dibandingkan target pada APBN 2020.
Utang luar negeri secara netto yang awalnya dipasang di angka negatif Rp 38,8 triliun karena banyaknya pembayaran cicilan dibandingkan penarikan pinjaman baru, justru berbalik.
Pasalnya, utang luar negeri terutama dari lembaga multilateral diproyeksikan naik karena pembiayaan dari lembaga-lembaga tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan memenuhi pembiayaan lewat pasar obligasi yang saat ini masih volatile.
"Kredit dari lembaga multilateral dan bilateral memiliki tingkat harga jauh lebih dibandingkan baik obligasi karena biaya tidak bergerak mengikuti pasar," kata Sri Mulyani, Senin, 6 April 2020.
Pemerintah kemudian memproyeksikan utang luar negeri sebesar Rp 5,7 triliun. Angka ini naik Rp 44,4 triliun dibandingkan nominal yang tertera dalam APBN 2020.
Pembiayaan dari saldo anggaran lebih (SAL) yang awalnya sebesar Rp 25 triliun pun ditingkatkan Rp 45,6 triliun menjadi Rp 70,6 triliun. Adapun pembiayaan berupa pandemic bond diperkirakan mencapai Rp 449,9 triliun.
Sebelumnya Sri Mulyani memprediksi defisit anggaran bakal mencapai Rp 853 triliun atau 5,07 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB. Angka itu naik dari asumsi APBN yang hanya sebesar 1,76 persen atau sebesar Rp 307,2 triliun.
Kenaikan defisit lebih dari 3 persen PDB ini sudah diakomodir dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang diteken Presiden Joko Widodo atau 31 Maret 2020. Namun, angka ini masih bisa berubah karena puncak penyebaran virus Corona di Indonesia diperkirakan baru terjadi Mei nanti. “Lalu juga bagaimana kemampuan kita mengendalikan Covid,” kata Sri Mulyani.
BISNIS | FAJAR PEBRIANTO
