Tempo.Co, Jakarta - Politikus Partai Gerindra mengkritik kebijakan mudik pemerintah di tengah pandemi corona. Saat rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, kebijakan mudik pemerintah dinilai kerap berubah dan membuat rakyat bingung.
Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi Partai Gerindra, Soepriyatno, mengkritik keras komunikasi pemerintah dalam menangani pandemi virus corona atau Covid-19. Salah satunya yaitu soal larangan mudik yang berubah-ubah.
“Menteri ini bilang A, menteri ini bilang C, rakyat jadi bingung, sekarang mudik boleh, besok lagi nggak boleh, mumet,” kata anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur ini dalam rapat virtual di Jakarta, Senin, 6 April 2020.
Untuk itu, Soepriyanto mengingatkan pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang benar-benar hati dan prudent. “Terus terang saja, kalau kebijakannya kayak ini, main-main,” kata dia.
Sebelumya, kebijakan larangan mudik untuk menghambat penyebaran virus corona terus berubah-ubah. Sejumlah pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan yang berbeda satu sama lain dalam menyikapi persoalan mudik ini.
Dikutip dari Majalah Tempo edisi Senin,6 April 2020, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebutkan para kepala daerah telah beberapa kali ikut rapat dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas mudik. Salah satunya pada 31 Maret 2020.
Ganjar menganjurkan perantau di Jakarta tak pulang kampung dulu karena Ibu Kota termasuk zona merah penularan virus corona. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun demikian. Sebagai gantinya, pada April 2020 ini, Kementerian Sosial memberikan bantuan sosial bagi warga miskin DKI yang tak pulang kampung.
“Insentif ini untuk mengurangi lonjakan arus mudik dari Jakarta,” kata Menteri Sosial Juliari Batubara.
Lalu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga menggelar rapat bersama Kemenhub untuk membahas pembatasan akses transportasi. 1 April 2020, terbit surat larangan bagi mobil pribadi dan bus umum melintasi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Belakangan, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Djamaluddin menyebut larangan itu bersifat rekomendasi, bukan kewajiban.
Lalu, juru bicara Istana Fadjroel Rachman juga menyebut Jokowi tidak melarang mudik. Menurut Fadjroel, mereka yang mudik akan menjalani protokol kesehatan, yaitu karantina mandiri dua pekan dan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP).
Belakangan, pernyataan Fadjroel dikoreksi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, yang menyebut presiden akan berusaha keras mengajak masyarakat tak pulang ke kampung halaman, “Yang benar adalah pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik,” kata Pratikno pda 2 April 2020.
Sehari kemudian, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengatakan bahwa dirinya akan mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa mudik di saat corona hukumnya haram. Sejauh ini, MUI baru memberikan imbauan dan kajian, belum sampai kepada fatwa haram mudik.
"Saya akan coba dorong lagi nanti MUI ya untuk keluarkan (fatwa). Untuk saat ini, MUI sudah menyatakan bahwa mudik haram hukumnya pada saat sekarang," ujar Ma'ruf saat melakukan teleconference dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Jumat, 3 April 2020.
