TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah Frans Kongi mengatakan ada sekitar 40 puluhan perusahaan di wilayah tersebut yang terpaksa menghentikan sementara proses produksi sebagai dampak dari penyebaran virus Corona atau Covid-19.
"Tersebar di Jawa Tengah," kata Frans dalam diskusi hukum yang digelar Rumah Pancasila di Semarang, Sabtu, 4 April 2020. Puluhan perusahaan yang setop produksi tersebut di antaranya bergerak di bidang garmen serta furnitur.
Dampak dari penyebaran Corona itu dirasakan oleh para pengusaha sekitar satu hingga dua bulan terakhir. Salah satu kendala utama yang dihadapi pengusaha, kata dia, ketergantungan terhadap bahan baku impor, utamanya dari Cina.
Frans mencontohkan bahan baku farmasi, obat-obatan, tekstil, hingga besi yang harus didatangkan dari Cina. Selain itu, pengusaha juga kesulitan untuk mengekspor produknya di situasi seperti sekarang ini. "Pabrik kalau tetap produksi juga bingung karena pasarnya juga tidak ada."
Oleh karena itu sejumlah perusahaan merumahkan sebagian karyawan agar bisa tetap beroperasi. Perusahaan-perusahaan yang masih berproduksi juga telah menerapkan protokol keselamatan di saat darurat pandemi virus Corona ini.
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah sebelumnya mengatakan pandemi virus Corona yang terjadi saat ini sudah berdampak pada iklim ketenagakerjaan di Indonesia. Dari laporan yang masuk ke kementerian yang dipimpinnya, sejumlah perusahaan telah melaporkan tak bisa bertahan dan memaksanya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK pegawainya.
Ida menyebutkan, sedikitnya terdapat 153 perusahaan yang merumahkan 9.183 orang pekerja karena dampak perlambatan ekonomi akibat wabah Corona. Selain itu, hingga 1 April 2020, total pekerja yang terkena PHK sebanyak 2.311 orang dari 56 perusahaan.
Menanggapi data tersebut, kata Ida, salah satu yang bisa dilakukan oleh Kemenaker khususnya untuk pekerja informal adalah seperti memberikan program padat karya. Sejumlah program itu meliputi program pembangunan infrastruktur sosialisasi lingkungan, padat karya produktif, program kewirausahaan, dan program tenaga kerja mandiri.
Selain itu, ada penambahan alokasi dana untuk kartu prakerja yang ditujukan untuk korban PHK juga dilakukan oleh Kemenaker. Semula, untuk program kartu prakerja Kemenaker menganggarkan Rp 10 triliun, dan kini bertambah menjadi Rp 20 triliun.
“Saat ini kami juga sedang melakukan pendataan pekerja formal yang terkena PHK dan pekerja formal yang dirumahkan,” kata Ida, Jumat, 3 April 2020. Nantinya, akan ada 3,5 juta orang hingga 5,6 juta orang yang akan menerima manfaat kartu prakerja.
ANTARA | BISNIS
