Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Diskon dan Gratis Listrik Selama Corona, Ini Dampaknya ke PLN

image-gnews
PLN berhasil menuntaskan pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kiloVolt (kV) yang dijadikan backbone kelistrikan di Sumatera (sumber: PLN)
PLN berhasil menuntaskan pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kiloVolt (kV) yang dijadikan backbone kelistrikan di Sumatera (sumber: PLN)
Iklan

TEMPO.CO, JakartaAnggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Achsanul Qosasi memperkirakan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) alias PLN bakal mencatat kehilangan pendapatan yang tak sedikit akibat kebijakan pelonggaran pembayaran listrik untuk pelanggan berdaya 450 VA dan 900 VA. 

"Hitungan tersebut berdasarkan rata-rata atas subsidi tahun 2018, sebab untuk 2019 masih dihitung. Bisa jadi jumlah pemakaiannya naik dalam dua tahun," ujar Achsanul kepada Tempo, Sabtu, 4 April 2020.

Oleh karena itu, Achsanul menyebut langkah pemerintah menganggarkan subsidi sebesar Rp 7,8 triliun untuk menambal kekurangan penerimaan itu tergolong wajar. Meski demikian, lembaganya tetap akan memantau adanya potensi selisih antara dana yang dianggarkan dan kehilangan penerimaan yang mesti dibayarkan kepada PLN.

"Khusus subsidi ini, tidak mungkin pemerintah bisa mengambil celah selisih untuk manipulasi anggaran, karena jumlah tersebut baru dibayar setelah diperiksa dan dihitung BPK-RI berdasarkan rumusan subsidi yang telah ditetapkan," tutur Achsanul. Nantinya, BPK, PLN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Keuangan bakal membuat kesepakatan mengenai hal tersebut.

Berdasarkan hitungan Achsanul, PLN bakal kehilangan penerimaan sebesar hampir Rp 3 triliun dari pelanggan listrik berdaya 450 VA yang jumlahnya mencapai 24 juta pengguna. Asumsinya, setiap bulan perusahaan setrum mengantongi rata-rata Rp 960 miliar per bulan.

Adapun dengan adanya diskon 50 persen untuk pelanggan listrik berdaya 900 VA yang berjumlah 7 juta pengguna, PLN diperkirakan kehilangan pendapatan sekitar 2,1 triliun dalam tiga bulan. Asumsinya, penerimaan PLN adalah Rp 200 ribu per pelanggan per bulan, sehingga diskon itu membuat PLN kehilangan Rp 700 miliar per bulan.

Dengan demikian, selama tiga bulan, Achsanul memperkirakan perusahaan setrum negara bakal kehilangan penerimaan sekitar Rp 5,1 triliun. Adapun anggaran subsidi listrik yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 7,8 triliun. Sehingga, ada potensi selisih dari anggaran tersebut.

Achsanul memaklumi adanya selisih dalam anggaran itu adalah untuk mengantisipasi adanya potensi penurunan yang di luar kalkulasi, serta penurunan penerimaan perseroan karena pabrik berhenti beroperasi dan lainnya. Sehingga, akan ada kelonggaran yang akan tetap dihitung oleh BPK dalam perhitungan subsidi.

"Jadi subsidi itu dianggarkan, tapi karena ketidakpastian jumlah cukup tinggi, maka tidak apa-apa menganggarkan sebesar itu. Toh uangnya belum keluar," kata Achsanul.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah akan menggratiskan pembayaran listrik untuk 24 juta pelanggan 450 VA selama tiga bulan. Kebijakan itu merupakan rangkaian stimulus yang disiapkan pemerintah untuk penanganan wabah virus Corona. "Yaitu berlaku mulai April hingga Juni 2020," kata Jokowi di Istana Bogor, Selasa, 31 Maret 2020.

Keringanan pembayaran juga berlaku untuk pelanggan listrik 900 VA. Jokowi melanjutkan, untuk pelanggan yang jumlahnya sekitar 7 juta orang ini, pemerintah akan memberikan diskon 50 persen. Bantuan tersebut diberikan untuk periode waktu yang sama, yakni mulai April hingga Juni.

Sementara itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebelumnya optimistis kondisi keuangan PLN akan tetap sehat meskipun ada program penggratisan tarif listrik untuk jutaan pelanggan tersebut. 

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengakui, pasti ada dampak terhadap arus kas PLN akibat kebijakan stimulus keringanan pembayaran tarif listrik tersebut. Namun, kementerian sudah mengantisipasi dan memastikan agar PLN tak rugi dan keuangan PLN tetap sehat.

"Kami sudah antisipasi. Jadi yang Rp 3,5 triliun pada saatnya dialokasikan untuk penambahan subsidi kedua golongan ini (450 VA dan 900 VA bersubsidi)," ujar Rida dalam video conference, Rabu 1 April 2020.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

PLN, kata Rida, mungkin hanya mengalami penundaan penerimaan cash keuangan untuk tagihan Maret. Penggantinya nanti dari alokasi APBN sebesar Rp 3,2 triliun hingga Rp 3,5 triliun selama tiga bulan ini. "Jadi dananya sudah ada. PLN enggak rugi, hanya mungkin ada sedikit perlambatan pembayaran," kata dia.

FRANCISCA CHRISTY | BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Marhan Harahap Wafat Saat Jokowi Kunker ke Sumatra Utara, Begini Respons Istana dan Paspampres

5 menit lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. ANTARA/Andi Firdaus
Marhan Harahap Wafat Saat Jokowi Kunker ke Sumatra Utara, Begini Respons Istana dan Paspampres

Istana dan Paspampres merespons soal wafatnya Marhan Harahap saat Jokowi melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sumatra Utara.


Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

8 menit lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebut Golkar setidaknya dapat jatah minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Apa kata Gerindra.


Inilah Daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru yang Disetujui Presiden Jokowi pada 2024

26 menit lalu

Presiden Jokowi (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin (kanan) menyampaikan pidato saat peresmian pabrik minyak goreng merah di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis, 14 Maret 2024. ANTARA/Yudi Manar
Inilah Daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru yang Disetujui Presiden Jokowi pada 2024

Presiden Jokowi menambah 14 PSN baru untuk tahun ini. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat.


Pemerintahan Jokowi Selesaikan 195 PSN Senilai Rp1.519 T, Tahun Ini Tambah 14

39 menit lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
Pemerintahan Jokowi Selesaikan 195 PSN Senilai Rp1.519 T, Tahun Ini Tambah 14

Pemerintahan Jokowi mencatat 195 PSN selesai hingga Februari 2024 senilai Rp1.519 triliun. Sebanyak 77 dalam penyelesaian dan tambah 14 tahun ini


Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

41 menit lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menaiki mobil listrik golf buggy di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Partai Golkar)
Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana Jokowi fokus bekerja untuk memimpin jalannya pemerintahan.


Perebutan Spanduk Protes Emak-emak di Depan Jokowi, Apa Kata Paspampres?

49 menit lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan seniman Reog Ponorogo saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Alun-alun Ponorogo, Jawa Timur, Jumat 4 Januari 2019. Dalam kunjungan kerjanya di Ponorogo, Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan Waduk Bendo dan menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat. ANTARA FOTO/Siswowidodo
Perebutan Spanduk Protes Emak-emak di Depan Jokowi, Apa Kata Paspampres?

Beredar video viral yang diduga anggota Paspampres merebut spanduk protes emak-emak saat kunjungan Jokowi di Sumut. Apa kata Paspampres?


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

59 menit lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

2 jam lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

3 jam lalu

Cyrus Ashkon Margono. (Instagaram/@cmargono)
Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

Pemain keturunan Cyrus Margono tinggal melaksanakan pengambilan sumpah untuk kemudian resmi menjadi WNI.


Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

12 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

Seorang anggota Komite HAM PBB yakni CCPR Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan keterlibatan atau cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024.