Jelang Masa Mudik, Garuda Tunggu Aturan Turunan Pembatasan Sosial

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra (tengah) bersama enam direktur lainnya dalam acara temu media di kantor Garuda Indonesia, Tangerang, Kamis, 23 Januari 2020. TEMPO/Francisca

    Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra (tengah) bersama enam direktur lainnya dalam acara temu media di kantor Garuda Indonesia, Tangerang, Kamis, 23 Januari 2020. TEMPO/Francisca

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk belum menetapkan langkah terkait pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk angkutan penumpang, khususnya menjelang masa mudik 2020. Direktur Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pihaknya masih menunggu aturan turunan dari pemerintah.

    "Kami masih tunggu detail aturannya itu seperti apa ya. Sebenarnya kami tunggu finalisasi turunan dari aturan itu," ujar Irfan saat dihubungi Tempo pada Jumat, 3 April 2020.

    Untuk itu, Irfan mengatakan perseroan saat ini masih menerapkan operasional maskapai seperti kebijakan sebelumnya. Ihwal munculnya wacana bakal ada kenaikan tarif semua angkutan termasuk tiket pesawat untuk membatasi mobilisasi masyarakat, Irfan mengatakan perusahaannya belum mengatur hal tersebut.

    "Kami mesti mengikuti aturan, gimana cara untuk membatasi itu," ucapnya.

    Sebelumnya, Juru Bicara Presiden RI, Fadjroel Rachman, mengatakan bahwa Presiden Jokowi menegaskan tidak ada larangan resmi untuk mudik lebaran atau Idul Fitri 2020 M/1441 H. Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing.

    Kebijakan Pemerintah tersebut, kata Fadjroel, selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). "Namun, pemerintah pusat tetap akan menggencarkan kampanye secara besar-besaran untuk tidak mudik agar bisa menahan laju persebaran virus korona atau Covid-19," ujar Fadjroel.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan pihaknya tengah menyiapkan regulasi turunan sesuai arahan Menteri Perhubungan Ad Interim sekaligus Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan.

    Salah satu isinya, termasuk mengenai maksimal pengangkutan 50 persen kapasitas dan tarif angkutan umum yang lebih tinggi. "Saya lagi bikin regulasi saja, mobil angkutan umum keterisiannya maksimal 50 persen, tarif diperbesar, termasuk di penyeberangan, physical distancing diberlakukan ketat," katanya.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.