Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Corona, Pemerintah Belum Beberkan Proyek Konstruksi yang Ditunda

image-gnews
Petugas beraktivitas saat bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 14 November 2019. Ada juga sejumlah program yang disiapkan untuk mencapai tujuan pemerataan pembangunan ke daerah. Antara lain ada Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Infrastruktur, dan Dana Desa. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Petugas beraktivitas saat bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 14 November 2019. Ada juga sejumlah program yang disiapkan untuk mencapai tujuan pemerataan pembangunan ke daerah. Antara lain ada Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Infrastruktur, dan Dana Desa. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi belum menetapkan proyek apa saja yang dapat ditunda lantaran adanya dampak wabah Virus Corona alias Covid-19.

"Saya mendengar juga wacana itu (penundaan proyek), tetapi belum ditetapkan secara spesifik yang mana yang diteruskan, diprioritaskan, dan yang mana yang mau ditunda," ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Ridwan Djamaluddin dalam konferensi video, Kamis, 2 April 2020.

Ridwan mengatakan prinsip yang dikedepankan saat ini adalah mengutamakan soal keselamatan terlebih dahulu. Di samping itu, ia juga mengatakan pertimbangan lainnya adalah adanya proyek kerja sama yang melibatkan tenaga kerja asing. "Ini juga yang harus kita jaga."

Salah satu proyek dengan kriteria tersebut, tutur Ridwan, adalah proyek kereta cepat Jakarta - Bandung yang bekerja sama dengan Cina. Ia melihat saat ini Cina sudah mulai bangkit dan normal kembali setelah digempur virus Corona"Mereka sudah naik lagi, jadi artinya jagnan kita berpretensi negatif kalau tenaga kerja tiongkok datang kemudian dianggap membahayakan," tutur Ridwan.

Kalau pun nanti sudah mulai ada tenaga kerja Cina yang datang, Ridwan memastikan bahwa mereka masuk dengan proses dan pemeriksaan yang ketat. "Malah kita harus berlapang dada mengatakan jangan-jangan orang kita yang jadi lebih berbahaya dari orang lain karena sekarang kita sedang outbreak."

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memerintahkan seluruh kontrakor mengevaluasi risiko penyebaran pandemi Covid-19 lingkungan proyek konstruksi. Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra Saleh Atmawidjaja, mengatakan Instruksi Menteri PUPR Nomor 02/IN/M/2020 yang diterbitkan pada akhir pekan lalu menjadi pedoman bagi kontraktor yang merasa harus membekukan sementara pekerjaan di proyek masing-masing.

“Bila ada temuan risiko, kontraktor bisa mengajukan penghentian ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian meminta persetujuan kementerian,” ucapnya kepada Tempo, Rabu 1 Maret 2020.

Menurut dia, terdapat tiga jenis risiko yang mendasari pembekuan proyek, mulai dari lokasi pekerjaan yang berada di zona merah wabah, adanya temuan pekerja yang positif terjangkit Corona atau berstatus pasien dalam pemantauan (PDP), serta munculnya kebijakan pemerintah yang membatasi akses aliran material. “Tapi, kepastian kondisi kahar harus melalui check and balance oleh satuan tugas (Satgas) yang dibentuk kontraktor dan PPK masing-masing proyek,”katanya.

Bila belum memenuhi standar risiko, kata dia, proyek masih berjalan lantaran adanya kontrak dan target waktu. Protokol baru untuk penyelenggaraan jasa konstruksi itu diteken pada akhir pekan lalu untuk merespons arahan Presiden Joko Widodo terkait upaya meredam perluaan pandemi Corona.

Selasa lalu, pemerintah pusat pun menelurkan sejumlah regulasi baru untuk memperkuat tujuan tersebut, salah satunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. 

Hingga kemarin sore, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Trisasongko Widianto menyebutkan belum ada proyek nasional yang harus dihentikan sementara. Namun, kementerian mengawasi pemenuhan fasilitas dan prosedur kesehatan di lokasi kerja. “Detil operasinya harus ditanyakan ke direktorat jenderal setiap sektor, seperti jalan di Bina Marga, atau bendungan di Ditjen Sumber Daya Air, tapi setahu saya belum ada penghentian.”

Ketua Umum Asosiasi Konstruksi Indonesia, Budi Harto, pun mengatakan belum terjadi moratorium, bahkan di kawasan Jabodetabek yang termasuk zona merah infeksi Corona. “Umumnya masih berjalan. Tapi memang di sekitar Jakarta pengawasan satgas lebih ketat.”

YOHANES PASKALIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemenhub Atur Penundaan Perjalanan dan Buffer Zone di Pelabuhan Penyeberangan

21 jam lalu

Sejumlah truk yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera memadati area Dermaga IV, Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Rabu 20 April 2022. Mengacu pada Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 40 Tahun 2022, PT ASDP Merak akan membatasi kendaraan pengangkut barang selama puncak arus mudik (28/4 - 1/5) dan puncak arus balik Lebaran (7 - 9/5). ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Kemenhub Atur Penundaan Perjalanan dan Buffer Zone di Pelabuhan Penyeberangan

Kemenhub atur penundaan perjalanan atau delaying system dan buffer zone di beberapa pelabuhan penyebarangan.


Jokowi: Pemerintah Anggarkan Rp 868 Miliar untuk Pembangunan 209 Kilometer Jalan di Sumut

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan kepada wartawan usai meresmian jalan Tol - Taba Penanjung di Kota Bengkulu, Kamis 20 Juli 2023. FOTO ANTARA/Anggi Mayasari
Jokowi: Pemerintah Anggarkan Rp 868 Miliar untuk Pembangunan 209 Kilometer Jalan di Sumut

Presiden Jokowi mengatakan tahun ini, pemerintah pusat menganggarkan Rp 868 miliar untuk pembangunan 209 kilometer jalan di Sumatera Utara.


Jokowi Minta Desain Istana Wapres di IKN Direvisi, Akan Ditempati Gibran?

4 hari lalu

Desain Istana Wapres di IKN karya Shau. (Dok.Shauarchitects)
Jokowi Minta Desain Istana Wapres di IKN Direvisi, Akan Ditempati Gibran?

Jokowi minta PUPR mendesain ulang Istana Wapres di IKN yang dibangun Juli dan selesai tahun depan untuk ditempati wakil presiden periode mendatang


Terkini: Kereta-kereta yang Terdampak Banjir di Stasiun Tawang Semarang, Kata Sandiaga soal Turis Malaysia Beri Rating 0 saat Liburan ke Jakarta

4 hari lalu

Sebuah loko kereta api terjebak banjir di  emplasemen Stasiun Tawang Bank Jateng, Semarang, Kamis, 14 Maret 2024. Banjir melumpuhkan aktifitas di stasiun ini, rute kereta yang melintasi kota Semarang dialihkan ke jalur selatan Jawa Tengah. Foto : Budi Purwanto
Terkini: Kereta-kereta yang Terdampak Banjir di Stasiun Tawang Semarang, Kata Sandiaga soal Turis Malaysia Beri Rating 0 saat Liburan ke Jakarta

Sejumlah perjalanan kereta api terdampak banjir yang mengepung Kota Semarang hingga Kamis, 14 Maret 2024. Banjir juga merendam Stasiun Tawang.


Mobilitas Pemudik Berpotensi Capai 193,6 Juta Orang, Kemenhub Batasi Operasional Angkutan Barang saat Mudik Lebaran

4 hari lalu

Sejumlah truk pengangkut barang melintas di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Kayu Agung-Palembang (Kapal)  di Kabupaten Ogan Komering Ili (OKI), Sumatera Selatan, Kamis 13 April 2023. Pemerintah mengatur pembatasan operasional angkutan Lebaran untuk jenis angkutan barang non sembako dan BBM dilarang melintas di Jalur mudik mulai tanggal 17 April 2023 atau pada H-5 Lebaran. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Mobilitas Pemudik Berpotensi Capai 193,6 Juta Orang, Kemenhub Batasi Operasional Angkutan Barang saat Mudik Lebaran

Kemenhub berkolaborasi dengan Korlantas Polri dan Kementerian PUPR menerbitkan SKB tentang pengaturan pembatasan operasional angkutan barang di masa mudik lebaran 2024.


Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Menteri Basuki: Anggarannya 1 Rumah Rp144 Juta

4 hari lalu

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato dalam acara Mengawal Suara Rakyat di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Menteri Basuki: Anggarannya 1 Rumah Rp144 Juta

Tentang program 3 juta rumah Prabowo-Gibran, Menteri PUPR mengatakan mengapresiasi rencana itu dan mengingatkan anggarannya besar.


Didakwa Jaksa Terima Gratifikasi Rp 5,7 Miliar, Bekas Kadis PUPR Papua Minta Dibebaskan

5 hari lalu

Terdakwa Kepala Dinas PUPR dan pejabat pembuat komitmen Pemprov Papua, Gerius One Yoman, mengikuti sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 4 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Gerius One Yoman, pidana penjara badan selama 7 tahun, denda Rp.350 juta subsider 4 bulan kurungan dan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp.4.595.507.228 dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua, yang melibatkan almarhum mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe. TEMPO/Imam Sukamto
Didakwa Jaksa Terima Gratifikasi Rp 5,7 Miliar, Bekas Kadis PUPR Papua Minta Dibebaskan

Bekas Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman didakwa menerima gratifikasi satu unit apartemen di Jakarta serta uang miliaran rupiah.


Tanggapi Luhut, Basuki Hadimuljono Beberkan Sebab Ukuran Rumah Dinas Menteri di IKN Lebih Kecil

5 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (ketiga kiri) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (keempat kiri) meninjau proyek Jalan Tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang, Kamis, 30 September 2021.  ANTARA/Raisan Al Farisi
Tanggapi Luhut, Basuki Hadimuljono Beberkan Sebab Ukuran Rumah Dinas Menteri di IKN Lebih Kecil

Menteri Basuki bercerita ukuran rumah dinas menteri di IKN membuat Menteri Luhut kaget karena dianggap lebih kecil dari di kompleks Widya Chandra.


Menteri Basuki Janji Diskon Tarif Jalan Tol di Libur Lebaran

5 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (ketiga kiri) berjalan bersama Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kiri) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 13 Maret 2024. Ratas tersebut membahas tentang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta terkait Ibu Kota Nusantara. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Basuki Janji Diskon Tarif Jalan Tol di Libur Lebaran

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan akan ada diskon tarif jalan tol selama musim libur Lebaran 2024.


Basuki Hadimuljono Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran: Bagus, tapi Belum Dibahas

5 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin dan Bupati Bogor Iwan Setiawan meninjau pembangunan Bendungan Cibeet dan penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2023 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 17 September 2023. ANTARA/HO Pemprov Jawa Barat
Basuki Hadimuljono Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran: Bagus, tapi Belum Dibahas

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku belum ada pembicaraan soal program tiga juta rumah yang diusung pemerintah baru.