DPR Sebut Dana untuk Tangani Wabah Corona Mestinya Rp 600 T

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 1 April 2020. Dalam kunjungannya, Jokowi memastikan kesiapan rumah sakit tersebut yang akan merawat pasien virus Corona. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 1 April 2020. Dalam kunjungannya, Jokowi memastikan kesiapan rumah sakit tersebut yang akan merawat pasien virus Corona. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah menilai anggaran belanja senilai Rp 405 triliun masih kurang untuk menangani pandemi corona. Menurut perhitungan Banggar, kata Said, dana yang diperlukan mencapai Rp 600 triliun.

    "Sangat riskan Rp 405 triliun itu. Hitung-hitungan itu di Banggar seharusnya stimulus Rp 600 triliun sampai Desember," kata Said kepada Tempo, Rabu, 1 April 2020.

    Salah satu yang disoroti Said adalah postur untuk kesehatan sebesar Rp 75 triliun. Menurut dia, pemerintah semestinya menganggarkan Rp 90 triliun.

    Berikutnya, Said juga mengusulkan pemerintah menyisir ulang anggaran infrastruktur. Ia menyarankan anggaran infrastruktur yang bukan prioritas juga direalokasi untuk cadangan penanganan corona.

    DPR, kata dia, masih menunggu peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

    "Saya berharap pemerintah punya dana cadangan yang kita belum tahu. Kan terjemahan Perpu itu Perpres, mudah-mudahan dari situ akan kelihatan bahwa di luar Rp 405 triliun itu pemerintah masih punya cadangan fiskal," kata Said.

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. Pemerintah menambahkan sebesar Rp 405 triliun ke dalam belanja APBN 2020.

    Dana itu di antaranya didapat dari Sisa Anggaran Lebih (SAL), dana abadi, hingga dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU). Pemerintah juga bisa mendapatkan penambahan dana dari penyertaan modal negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara, penghematan belanja negara, dan realokasi cadangan.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.