Luhut Sebut Anies dan Sri Mulyani Sudah Kaji Dana Karantina DKI

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri) dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan peninjauan kesiapan Bandara dalam menghadapi COVID-19 di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 13 Maret 2020. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta tengah menyiapkan sejumlah skenario karantina wilayah seiring dengan meluasnya wabah virus corona di Ibu Kota. Menanggapi kabar itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kebutuhan dana terkait rencana ini sedang dikaji oleh Gubernur Anies Baswedan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Sudah dihitung oleh Gubernur (DKI Jakarta) dan Bu Ani (Sri Mulyani) semalam sudah hitung-hitungan," ujar Luhut di Jakarta, Selasa, 31 Maret 2020.

Menurut Luhut, kebutuhan dana yang dibutuhkan sebagai dampak terkait adanya karantina wilayah dan penanganan corona ini bukan persoalan. Sebab, ujar dia, Sri Mulyani saat ini tengah menyiapkan budget deficit atau anggaran antar-waktu yang akan dibuka hingga tiga tahun mendatang atau 2022.

Seiring dengan kebijakan itu, Luhut memastikan pemerintah juga sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu yang berisi regulasi terkait penanganan corona. Belum dijelaskan undang-undang dan pasal-pasal apa saja yang akan direvisi dalam beleid itu.

Ihwal opsi karantina wilayah, Luhut mengatakan kebijakan itu bakal diputuskan oleh Presiden Jokowi secara langsung pada pekan lalu. "Namun kita lihat apa istilahnya. Pak Jokowi minta yang penting rakyat ini jangan sampai jadi korban lebih parah," tuturnya.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman sebelumnya menegaskan bahwa opsi lockdown atau karantina wilayah yang ditawarkan sejumlah daerah otomatis ditolak seiring dengan keputusan Presiden Jokowi memilih pembatasan sosial dalam skala besar.

"Tidak diterima, itu otomatis ditolak. Walaupun ada kebijakan, sebenarnya bisa dikerjakan nanti oleh Pemda dengan istilah isolasi terbatas. Tapi, kalau tingkatan nasional atau provinsi itu harus di tangan Presiden. Dan Presiden tidak mengambil karantina wilayah," ujar Fadjroel kepada wartawan, Selasa, 31 Maret 2020.

Untuk itu, kata Fadjroel, opsi karantina wilayah sama sekali tidak dibahas pemerintah pusat. Fadjroel mengatakan, alasan pemerintah tidak mengambil opsi ini karena belajar dari kasus India dan Italia di mana lockdown justru menimbulkan kekacauan sosial.


FRANCISCA CHRISTY ROSANA






Luhut: Aturan Insentif Kendaraan Listrik Akan Dikeluarkan Bulan Depan

1 jam lalu

Luhut: Aturan Insentif Kendaraan Listrik Akan Dikeluarkan Bulan Depan

Pemerintah telah merencanakan penerapan insentif kendaraan listrik di pasar otomotif Indonesia. Nantinya aturan itu bakal dikeluarkan pada Februari.


Kerja Sama Indonesia dan Kongo, Luhut: Mitra Strategis Pelestarian Hutan Tropis

3 jam lalu

Kerja Sama Indonesia dan Kongo, Luhut: Mitra Strategis Pelestarian Hutan Tropis

Indonesia dan Kongo akan meningkatkan kerja sama kedua negara, terutama terkait pelestarian hutan tropis.


Tukang Bakso Keliling Dipajaki, Ini Penjelasan Sri Mulyani

3 jam lalu

Tukang Bakso Keliling Dipajaki, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pajak tukang bakso hanya berlaku untuk pedagang bakso yang memiliki omzet di atas Rp 500 juta.


Menteri Luhut: Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Kenya Potensi Pusat Distribusi Produk Indonesia ke Afrika Timur

4 jam lalu

Menteri Luhut: Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Kenya Potensi Pusat Distribusi Produk Indonesia ke Afrika Timur

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan bertemu Presiden Kenya William Samoei Ruto untuk meningkatkan kerja sama ekonomi Indonesia-Kenya.


Luhut Sebut Aturan Soal Insentif Kendaraan Listrik Terbit Februari

12 jam lalu

Luhut Sebut Aturan Soal Insentif Kendaraan Listrik Terbit Februari

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan aturan insentif kendaraan listrik keluar Februari.


Kisah Soeharto Semedi di Beberapa Gunung di Jawa

14 jam lalu

Kisah Soeharto Semedi di Beberapa Gunung di Jawa

Presiden RI ke-2 Soeharto pernah bersemedi di beberapa gunung di Jawa. Setidaknya ada 10 pertapaan dijalani.


Sri Mulyani: Biaya Penanganan Covid-19 Setara Ongkos Pembangunan Dua Ibu Kota Negara

22 jam lalu

Sri Mulyani: Biaya Penanganan Covid-19 Setara Ongkos Pembangunan Dua Ibu Kota Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan penanganan pada awal pandemi Covid-19 setara dengan biaya pembangunan dua Ibu Kota Negara


Jokowi Ingatkan Masyarakat: Ini Masa Transisi Covid-19, Tetap Waspada

23 jam lalu

Jokowi Ingatkan Masyarakat: Ini Masa Transisi Covid-19, Tetap Waspada

Meski Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM sudah dicabut akhir 2022, Jokowi meminta masyarakat tetap waspada.


Jokowi Cerita Tolak Lockdown di Awal Pandemi Covid-19: Saya Semedi 3 Hari

1 hari lalu

Jokowi Cerita Tolak Lockdown di Awal Pandemi Covid-19: Saya Semedi 3 Hari

Jokowi kembali bercerita soal keputusannya di awal pandemi Covid-19, di mana dia memutuskan Indonesia tidak menerapkan kebijakan lockdown.


Korea Utara Kunci Ibu Kota Pyongyang, Akibat Lonjakan Kasus COVID-19?

1 hari lalu

Korea Utara Kunci Ibu Kota Pyongyang, Akibat Lonjakan Kasus COVID-19?

Korea Utara memerintahkan penguncian wilayah (lockdown) di ibu kota Pyongyang selama lima hari karena meningkatnya kasus penyakit pernapasan