Garda Buka Pengaduan Soal Keringanan Kredit Ojek Online

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pengemudi ojek daring (online) menunggu penumpang di depan Stasiun Pondok Cina, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa, 11 Juni 2019. ANTARA

    Sejumlah pengemudi ojek daring (online) menunggu penumpang di depan Stasiun Pondok Cina, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa, 11 Juni 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Transportasi Roda Dua Indonesia (Garda) yang menaungi pengemudi ojek online membenarkan adanya penangguhan pembayaran angsuran kendaraan bermotor yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan pembiayaan atau leasing.

    Ketua Presidium Garda Igun Wicaksono mengatakan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) telah mengeluarkan surat edaran atas penangguhan kepada seluruh perusahaan pembiayaan. Adapun, surat edaran tersebut efektif berlaku pada hari ini. “Betul, leasing sudah melakukan penangguhan angsuran kendaraan bermotor. Kami apresiasi mengenai hal ini,” katanya, Senin, 30 Maret 2020.

    Namun, untuk realisasinya dia akan mengawasi pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, asosiasi akan menerima aduan dan memediasi apabila pada proses eksekusi penagihan ataupun penarikan objek kredit kendaraan bermotor dari rekan-rekan ojol. Hal tersebut dapat dilakukan setelah semua prosedur sudah lengkap.

    Berdasarkan surat edaran APPI yang ditandatangani oleh Ketua Umum Suwandi Wiratno dan Sekjen Sigit Sembodo, penyebaran wabah virus corona Covid-19 berdampak terhadap perekonomian nasional yang juga dapat mempengaruhi kondisi keuangan saat ini.

    Sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), APPI bersama dengan seluruh anggota perusahaan pembiayaan menawarkan restrukturisasi (keringanan) bagi yang mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat penyebaran virus corona.

    Adapun, jenis restrukturisasi yang ditawarkan antara lain perpanjangan jangka waktu; penundaan sebagian pembayaran; dan/atau, jenis keringanan lainnya yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan.

    Pengajuan permohonan restrukturisasi dapat dilakukan oleh masyarakat yang terkena dampak penyebaran virus corona dengan persyaratan terkena dampak langsung dengan nilai pembiayaan di bawah Rp 10 miliar; pekerja sektor informal dan/atau pengusaha UMKM; tidak memiliki tunggakan sebelum 2 Maret 2020 saat pemerintah mengumumkan virus corona; pemegang unit kendaraan / jaminan; dan kriteria lain yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.