Bea Cukai Kecualikan Tata Niaga Sejumlah Barang Impor via Online

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi saat menghadiri acara Indonesia Transport, Logistics, and Maritim Week 2017 di Jakarta International Expo, Jakarta,  11 Oktober 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH

    Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi saat menghadiri acara Indonesia Transport, Logistics, and Maritim Week 2017 di Jakarta International Expo, Jakarta, 11 Oktober 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH

    TEMPO.CO, Jakarta - Di masa pandemi virus Corona saat ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menerapkan sistem online untuk pengajuan rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap barang impor.

    Layanan pengajuan rekomendasi BNPB yang terdiri dari pengecualian ketentuan tata niaga impor dan pemberian fasilitas fiskal tersebut dilakukan secara online melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW) mulai hari ini, Senin, 30 Maret 2020.

    “Sistem INSW merupakan sinergi antara Lembaga Nasional Single Window (LNSW), BNPB, Bea Cukai, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” kata Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, 30 Maret 2020.

    Sedikitnya ada 8 item lingkup komoditi yang akan mendapatkan rekomendasi dari BNPB. Kedelapan item itu adalah hand sanitizer beserta bahan bakunya, produk mengandung disinfektan, test kit dan reagent laboratorium, virus transfer media, obat dan vitamin, peralatan medis, serta alat pelindung diri.

    Pemohon yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Layanan Umum (BLU), yayasan dan lembaga non profit, serta perseorangan atau pihak swasta yang bersifat non komersial dapat mengajukan permohonan secara online dengan mengakses laman resmi INSW.

    Setelah mengakses laman resmi INSW, pemohon bisa mengklik menu Aplikasi INSW lalu pilih submenu Perizinan Tanggap Darurat dan pemohon dapat memilih pada bagian Pengajuan Rekomendasi BNPB. Setelah itu, pemohon mengisi formulir serta mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis pemohon.

    Setelah permohonan diajukan, BNPB akan menentukan pengajuan rekomendasi yang perlu dianalisis oleh Kementerian Kesehatan atau BPOM dan yang dapat langsung ditangani oleh BNPB. Tak hanya itu, BNPB dapat menerbitkan rekomendasi jika proses analisis oleh Kementerian Kesehatan dan/atau BPOM melebihi batas waktu satu jam.

    Pemohon dapat memantau status pengajuan rekomendasi melalui fitur Tracking Pengajuan Rekomendasi BNPB di laman resmi INSW. Setelah proses analisis selesai, sistem akan menerbitkan persetujuan atau penolakan pengajuan rekomendasi. Sementara itu, pengajuan rekomendasi bagi pemohon perseorangan atau swasta dalam rangka kegiatan komersial tetap melalui Kementerian Kesehatan dan/atau BPOM.

    Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi BNPB di 021-51010112 / 51010117 atau Contact Center Bea Cukai 1500225. Selain itu, ada live web chat di Linktr.ee/bravobeacukai atau kontak 081318717002 / 087776666940.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.