Pemerintah Kebut Pendataan Penerima Bantuan Sosial

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyerahkan bantuan pada warga terdampak di Kabupaten Sukabumi, di Kampunh Ciseupan Pojok, Desa Pulosari, Kabupaten Sukabumi, Kamis(12/3/2020). (Sumber foto dinsos Jabar)

    Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyerahkan bantuan pada warga terdampak di Kabupaten Sukabumi, di Kampunh Ciseupan Pojok, Desa Pulosari, Kabupaten Sukabumi, Kamis(12/3/2020). (Sumber foto dinsos Jabar)

    TEMPO.CO, JAKARTA - Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin mengatakan kementeriannya tak masalah jika diberi tugas tambahan menambah jumlah keluarga penerima manfaat yang saat ini ada 15,2 juta keluarga. Jika diperlebar, dana tambahan bantuan sosial ini nantinya akan menggunakan konsep realokasi beberapa pos yang bisa dihemat. “Kami siap menambah kuota,” kata Pepen, Rabu 25 Maret 2020.

    Meski begitu, dia mengatakan belum bisa memberi banyak keterangan ihwal perlebaran bantuan sosial. Musababnya, keputusan tersebut masih digodok secara intensif. Yang pasti, kata dia, program stimulus yang sejalan dengan program bansos regularnya yakni program kartu sembako dengan bantuan tunai Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu per bulan  sudah berjalan sejak awal Maret ini.

    Sepanjang Januari hingga Maret 2020, Kementerian Sosial telah merealisasikan dana bantuan PKH sebesar Rp 14,02 triliun kepada sedikitnya 9,2 juta orang. Dana bantuan itu berlaku untuk periode enam bulan, yakni Januari hingga Juni 2020. Pada tahap pertama, Kementerian Sosial mengucurkan bantuan senilai Rp 7 triliun untuk 9 juta penduduk. Sedangkan di termin kedua, kementerian kembali mengucurkan dana yang jumlahnya tak terlalu berbeda, yakni Rp 7,01 triliun.

    Untuk tahap kedua, jumlah penerima bantuan PKH bertambah sekitar 200 ribu orang karena adanya sinkronisasi data atau data cleansing. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama mengatakan kementeriannya siap mensinkronisasi data kemiskinan lembaganya dengan instansi lain. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti wacana pemerintah yang bakal terus mengeluarkan berbagai program bantuan sosial dan jaring pengaman sosial tersebab wabah virus Covid-19. “Kalau ada program rujukan kami memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,” kata Asep, kemarin.

    DTKS merupakan data yang diolah pusat data Kementerian Sosial. Data tersebut mencakup data keluarga fakir miskin, miskin, dan rentan yang dihimpun berkala dari dinas sosial daerah. “Sebenarnya kami hanya berwewenang di program Bantuan Sosial, namun kami siap berkoordinasi bersama,” ujar Asep.

    Selasa lalu, pemerintah mengumumkan bakal memperbanyak program bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai untuk penanggulangan efek negatif virus Covid-19. Setidaknya ada berbagai opsi yang disiapkan yakni penambahan jumlah keluarga penerima hingga memberikan bantuan langsung tunai kepada orang yang kehilangan pekerjaan akibat merosotnya aktivitas bisnis akibat krisis Corona.

    Ekonom dari Univeritas Indonesia Chatib Basri mengatakan program bansos dan BLT adalah cara paling jitu menangani krisis wabah penyakit seperti Corona. “Fokus ke sektor kesehatan juga, karena jika masyarakatnya sakit insentif seperti apapun takkan efektif,” katanya dalam sebuah konferensi video terbuka.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Resep Mudah Membuat Disinfektan Saat Wabah Virus Corona

    Ketika wabah virus corona merebak, cairan disinfektan kian diminati masyarakat. Bila kehabisan, ada cara alternatif membuat cairan anti kuman itu.