Tempo.Co, Jakarta - Ekonom senior Chatib Basri mengingatkan pemerintah untuk menyalurkan paket stimulus fiskal berdasarkan urutan respon prioritas. Menurut mantan menteri keuangan ini, fokus dalam jangka pendek harus diarahkan pada perlindungan kesehatan yang terdampak virus corona atau Covid-19.
“Lupakan segalanya, lupakan dampak ekonomi, kita fokus dulu pada pandemi ini,” kata Chatib dalam Global Web Seminar ANU Indonesia Project pada Rabu, 25 Maret 2020. Dengan demikian, fokus pertama harus diarahkan untuk alat test kit corona sampai rumah sakit yang menampung para pasien.
Saat ini, penyebaran virus corona di Indonesia terus meluas. Kurang dari satu bulan, jumlah orang yang terinfeksi virus melonjak tajam, dari 2 orang pada Senin, 2 Maret 2020, menjadi 686 orang pada Selasa, 24 Maret 2020. Dari jumlah itu, 55 orang meninggal dan 30 orang berhasil sembuh.
Namun di saat yang bersamaan, Chatib mendorong pemerintah untuk memperluas program Social Safety Net seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga Program Keluarga Harapan (PKH). Lalu, Chatib juga mendorong pemerintah untuk melakukan kombinasi pembiayaan, di tengah rencana pemerintah memperlebar defisit anggaran lebih dari 3 persen.
Saat ini, sejumlah rekomendasi kebijakan dari Chatib Basri ini telah dijalankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pertama, Jokowi telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
Kedua, Jokowi menambah manfaat pada Kartu Sembako Murah untuk 40 persen masyarakat paling miskin. Jumlahnya naik dari Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu. Total, ada penambahan anggaran sebesar Rp 4,5 triliun untuk tunjangan Kartu Sembako Murah tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebenarnya sudah menyebutkan rencana menaikkan jumlah keluarga penerima manfaat PKH di Kementerian Sosial. Dari saat ini 10 juta keluarga, rencana akan naik menjadi 15 juta. Namun sampai kemarin, belum ada keputusan final. “Sedang dihitung dari sisi anggarannya,” kata Sri Mulyani.
Terakhir, Sri Mulyani juga telah berkomitmen untuk melakukan kombinasi pembiayaan, seperti yang direkomendasikan oleh Chatib Basri. Pemerintah kini bersiap untuk memperlebar defisit anggaran. Menurut Sri Mulyani, sumbernya bisa berasal dari pembiayaan Surat Berharga Negara (SBN) oleh Bank Indonesia, hingga pinjaman biaya rendah dari lembaga keuangan internasional.