Cegah Corona, Calon Kepala Daerah Dilarang Gelar Mudik Gratis

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penumpang KRI Makassar-590 turun membawa barang-barang mereka saat tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Senin, 3 Juni 2019. Pemerintah bersama TNI Angkatan Laut mengadakan program mudik gratis menggunakan KRI Makassar-590 dari Pelabuhan Semayang, Balikpapan menuju Tanjung Perak, Surabaya. ANTARA

    Penumpang KRI Makassar-590 turun membawa barang-barang mereka saat tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Senin, 3 Juni 2019. Pemerintah bersama TNI Angkatan Laut mengadakan program mudik gratis menggunakan KRI Makassar-590 dari Pelabuhan Semayang, Balikpapan menuju Tanjung Perak, Surabaya. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri berencana melarang para calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada 2020 berkampanye dengan menggelar mudik gratis. Larangan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

    "Kemungkinan para calon akan mengadakan mudik gratis dan Mendagri akan bersurat untuk melarang mudik gratis," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 Maret 2020.

    Pada tahun ini, ada 207 daerah yang akan menggelar helatan Pilkada. Dalam kampanye menyambut Pilkada, sejumlah calon kepala daerah dimungkinkan mengadakan mudik gratis sebagai sarana kampanye.

    Sejumlah kementerian sebelumnya juga telah memutuskan untuk meniadakan mudik gratis. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi beberapa waktu lalu menyatakan pembatalan program mudik gratis ini telah diputuskan oleh Kementerian Perhubungan, BUMN, hingga swasta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.