Ada 3 Opsi, Pemerintah Mungkin Larang Mudik 2020

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengendara mobil antre saat akan memasuki Kapal Roro di Dermaga 3 Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Lampung, Minggu, 9 Juni 2019. Direktur Utama PT ASDP Ira Puspa Dewi menyatakan jumlah pemudik roda empat yang sudah melakukan penyebErangan ke pulau Jawa sudah mencapai 38.110 mobil atau 38 persen. ANTARA

    Pengendara mobil antre saat akan memasuki Kapal Roro di Dermaga 3 Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Lampung, Minggu, 9 Juni 2019. Direktur Utama PT ASDP Ira Puspa Dewi menyatakan jumlah pemudik roda empat yang sudah melakukan penyebErangan ke pulau Jawa sudah mencapai 38.110 mobil atau 38 persen. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kementerian dan lembaga telah menggodok skenario mudik Lebaran 2020 di tengah pandemi virus corona. Opsi itu dirapatkan bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, awal pekan lalu.

    Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan, opsi pertama memungkinkan pemerintah tetap menggelar mudik seperti biasa atau business as usual di tengah masa darurat corona. "Sedangkan skenario kedua adalah meniadakan mudik gratis dan skenario ketiga pelarangan mudik," ujar Jodi dalam keterangannya, Selasa 24 Maret 2020 petang.

    Menurut Jodi, seluruh opsi ini akan mempertimbangkan keselamatan masyarakat. Adapun seandainya opsi pelarangan mudik dipilih, Jodi mengatakan kementeriannya akan memastikan bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dilakukan secara insentif.  

    Selain itu, Kementerian Agama juga diminta berperan menggerakkan organisasi massa berbasis Islam untuk turut terlibat menyampaikan informasi itu kepada masyarakat. Sejauh ini, opsi pelarangan mudik diyakini dapat membatasi penyebaran virus corona di seluruh Indonesia.

    Dari sisi transportasi, Kementerian Perhubungan akan melarang kendaraan melaju dari wilayah Jabodetabek ke wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Sementara dari sisi transportasi udara, kementerian memastikan maskapai akan memberikan layanan prima untuk pengiriman logistik serta mengurangi kuota penumpang hingga 50 persen.

    Adapun untuk opsi peniadaan mudik gratis, sejatinya skenario ini telah dibahas oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sebelumnya. Kedua kementerian telah sepakat membatalkan mudik gratis tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.