Anggaran Corona Belum Ditetapkan, Kemenkeu: Jumlahnya Dinamis

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menyiapkan alat-alat medis di salah satu ruangan di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Ahad, 22 Maret 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Petugas menyiapkan alat-alat medis di salah satu ruangan di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Ahad, 22 Maret 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan belum menghitung secara pasti jumlah anggaran yang disiapkan untuk percepatan penanganan wabah virus corona atau Covid-19. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, besaran anggaran tersebut masih sangat dinamis.

    "Jumlahnya dinamis, sangat tergantung dengan waktu dan kegiatan. Jadi untuk angkanya masih sangat fleksibel," ujar Askolani saat dihubungi Tempo pada Senin, 23 Maret 2020.

    Askolani menjelaskan, Kementerian Keuangan kini masih memfokuskan realisasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan penanganan virus yang sangat mendesak, baik di level pusat maupun daerah. Adapun dalam pendanaan ini, Kementerian Keuangan akan menyesuaikan dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    Meski jumlah anggaran penanganan virus corona masih terus bergerak, Askolani menjamin dana yang disiapkan oleh negara akan mencukupi. Anggaran ini termasuk untuk pengadaan barang dan jasa kesehatan serta pembangunan infrastruktur pendukungnya.

    Lebih lanjut, Askolani mengatakan Kementerian Keuangan sejatinya telah mengucurkan anggaran tanggap darurat pada masa awal pandemi corona berlangsung. "Sudah dilakukan untuk pemberian stimulus tahap pertama dan kedua," ujarnya.

    Stimulus tahap pertama digelontorkan untuk sektor-sektor pariwisata dan penerbangan yang terdampak secara langsung. Sedangkan stimulus jilid dua yang melingkupi pelonggaran kegiatan ekspor-impor dikucurkan untuk menjaga stabilitas perdagangan di tengah wabah virus corona.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan, ada dana relokasi senilai Rp 62,3 triliun untuk penanganan Covid-19. Dana itu bersumber dari pelbagai pos anggaran, seperti biaya perjalanan dinas, belanja non-operasional, sejumlah honor, dana cadangan, dan dana-dana yang terblokir dalam APBN 2020.

    Angka tersebut jauh lebih besar dari yang disampaikan sebelumnya, yakni RP 27 triliun. Sri Mulyani mengatakan relokasi anggaran ini dapat diproses cepat lantaran tinggal mengubah Daftar Isian Pelaksana Anggaran atau DIPA dari pelbagai pos.
    Tak hanya dari APBN, sumber anggaran penanganan Covid-19 juga berasal dari dana APBD.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA | FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.