Tahun Ini, Tidak Ada Program Mudik Gratis dari Kementerian BUMN

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemudik yang menggunakan KM Dobonsolo tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Ahad, 9 Juni 2019. KM Dobonsolo mengangkut 1.542 pemudik sepeda motor secara gratis yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. ANTARA

    Pemudik yang menggunakan KM Dobonsolo tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Ahad, 9 Juni 2019. KM Dobonsolo mengangkut 1.542 pemudik sepeda motor secara gratis yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian BUMN meniadakan pelaksanaan mudik gratis pada tahun ini karena penyebaran virus corona semakin meluas. Artinya, musim Angkutan Lebaran 2020 kali ini perusahaan BUMN tidak akan menyelenggarakan mudik gratis, baik moda darat, laut, maupun udara. 

    "Ya, keputusannya ditiadakan [mudik gratis] sambil melihat kondisi yang terjadi," kata Arya Sinulingga Staf Khusus Bidang Komunikasi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat dihubungi Bisnis, Minggu 22 Maret 2020.

    Kebijakan tersebut sejalan dengan keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia (BNPB) yang memperpanjang status keadaan tertentu darurat bencana wabah akibat virus corona (Covid-19).

    Dalam surat keputusan bernomor 13.A Tahun 2020, Kepala BNPB Letnan Jenderal Doni Monardo mengatakan, untuk memperpanjang keadaan darurat ini dari 29 Februari sampai dengan 29 Mei 2020. Adapun, prediksi Lebaran 2020 jatuh pada 24-25 Mei 2020 dan masih di dalam periode darurat tersebut.

    Pemberlakuan perpanjangan didorong oleh penyebaran virus yang semakin meluas dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis pada masyarakat, serta mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat.

    "Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Dana Siap Pakai yang ada di BNPB," tulis Surat Keputusan itu pada diktum ketiganya.

    Dalam menghadapi wabah ini, pemerintah pun memperbolehkan pegawai negeri sipil untuk bekerja dari rumah. Demikian pula dengan sejumlah perusahaan swasta, yang mengizinkan para karyawannya untuk bekerja secara remote, alias tak di kantor.

    Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) sendiri telah menetapkan wabah virus corona ini sebagai pandemi, alias wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.

    Sejumlah negara, seperti Italia, Filipina, hingga Malaysia, sudah melakukan karantina wilayah (lockdown).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.