Hadapi Corona, Mendagri Minta Pemda Geser Anggaran

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (kiri).

    Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (kiri).

    TEMPO.CO, Bandung - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan pemerintah daerah menggeser anggarannya untuk mengantisipasi melonjaknya kasus Covid-19. Relokasi anggaran itu diperlukan untuk membiayai penanganan pandemik virus corona di berbagai daerah.

    “Ada peraturan yang sudah keluar, Peraturan Mendagri Nomor 20 tahun 2020, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2020, yang memberi kewenangan para kepala daerah melaksanakan realokasi anggaran, dan cukup memberitahu kepada DPRD," kata Tito Karnavian selepas rapat konsolidasi penanganan Covid-19 bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung, Rabu, 18 Maret 2020.

    Mantan Kapolri ini menyebut, dana tersebut misalnya bisa digunakan untuk peningkatan fasilitas kesehatan di masing-masing daerah. Di antaranya penambahan ruang isolasi plus fasilitas kesehatannya untuk merawat pasien corona. “Sehingga anggaran ini dapat di alokasikan untuk meningkatkan kapasitas sistem kesehatan di daerah ketika terjadi lonjakan, Insya Allah tidak, kalau terjadi lonjakan, kita sudah siap,” kata dia.

    Tito mengatakan, anggaran tersebut juga bisa digunakan daerah untuk memitigasi dampak ekonomi akibat Covid-19. “Anggaran ini juga dapat diberikan untuk membantu masyarakat yang rentan secara ekonomi, misalnya memberi bantuan sembako,” kata dia.

    Ia mencontohkan, pilihan social distancing saat ini misalnya memukul sektor wisata. “Otomatis pedagang di sana, akan sulit. Ini perlu diidentifikasi, dibantu oleh provinsi, kabupaten, kota, selain pemerintah pusat ada program-program dari Kemensos dalam bentuk bantuan tunai dan non tunai, ada bantuan-bantuan yang lain dari BUMN misalnya,” kata dia.

    Bahkan, realokasi anggaran ini juga bisa digunakan untuk menjaga agar dunia usaha bisa berjalan. “Kita tahu Covid-19 ini dimensinya tidak hanya kesehatan, tapi ada dimensi ekonomi. Oleh karena itu dunia usaha harus tetap hidup. Tadi juga saya sampaikan ke Pak Gubernur, mohon juga rekan-rekan kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota juga paham. Bantu pengusaha-pengusaha kita, paling tidak dengan kebijakan agar mereka tetap survive tidak terjadi PHK,” kata Tito.  

    Selanjutnya, ia meminta pemerintah daerah segera membelanjakan anggaran yang sudah dialokasikan. “Agar anggaran itu bisa beredar di masyarakat, sehingga ekonomi tetap berjalan,” kata dia.

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.