Sri Mulyani: Biaya Perjalanan Dinas Berkurang Karena Corona

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020. DPR menyetujui Menteri Keuangan mengenakan cukai terhadap produk plastik yang meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau kemasan kecil (sachet). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020. DPR menyetujui Menteri Keuangan mengenakan cukai terhadap produk plastik yang meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau kemasan kecil (sachet). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan penyebaran virus corona atau COVID-19 membawa sisi lain yakni berkurangnya belanja untuk perjalanan dinas kementerian/lembaga.

    Sri Mulyani menyebutkan pada Februari 2020 belanja perjalanan dinas dalam dan luar negeri turun dibandingkan periode sama tahun 2019 masing-masing sebesar 7,5 persen dan 42,8 persen.

    “Ini tren bagus, (anggaran) jalan-jalan tapi dipakai untuk yang lain (salah satunya penanganan COVID-19),” katanya dalam pemaparan kinerja APBN Februari 2020 melalui konferensi video di Jakarta, Rabu.

    Menkeu merinci hingga Februari 2020, realisasi perjalanan dinas dalam dan luar negeri mencapai Rp 2,7 triliun atau 6,2 persen dari alokasi APBN mencapai Rp 43,7 triliun.

    Adapun perjalanan dalam negeri mencapai Rp 2,5 triliun atau turun 7,5 persen dibandingkan tahun 2019 dan perjalanan luar negeri mencapai Rp 200 miliar atau tumbuh negatif 42,8 persen.

    Perjalanan dinas masuk dalam kategori belanja barang di kementerian dan lembaga (K/L) pemerintah pusat. Selain belanja perjalanan dinas, dalam belanja barang juga ada belanja untuk barang, jasa, pemeliharaan, badan layanan umum (BLU) dan untuk masyarakat/pemerintah daerah.

    Total realisasi belanja barang hingga 29 Februari 2020 mencapai Rp 16,1 triliun atau 4,8 persen terhadap APBN dan tumbuh 5,6 persen jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

    Belanja barang termasuk bagian dari empat komponen belanja (K/L) yakni belanja pegawai, belanja modal dan bantuan sosial, sehingga total realisasi belanja K/L mencapai Rp 83,9 triliun.

    Sedangkan belanja nonkementerian dan lembaga mencapai Rp 77,8 triliun atau tumbuh 4,6 persen dibandingkan periode sama tahun 2019.

    Belanja non-K/L ini mencakup pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah dan belanja lain. Total realisasi belanja K/L dan non-K/L mencapai Rp 161,7 triliun yang merupakan belanja pemerintah pusat. “Sebanyak Rp161,7 triliun ini baru mencapai 9,6 persen terhadap APBN 2020,” kata Sri Mulyani.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.