Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Akan Fokuskan Paket Stimulus III bagi Sektor Kesehatan

Reporter

Editor

Rahma Tri

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai mengisi surat pemberitahuan(SPT) wajib pajak orang pribadi bersama jajaran Direktur Jenderal Kementerian Keuangan di Gedung Marie Muhammad, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2020. Tempo/Hendartyo Hanggi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai mengisi surat pemberitahuan(SPT) wajib pajak orang pribadi bersama jajaran Direktur Jenderal Kementerian Keuangan di Gedung Marie Muhammad, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2020. Tempo/Hendartyo Hanggi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kendati sudah berancang-ancang menerbitkan paket stimlus jilid III untuk menangkis dampak wabah corona di Indonesia, hingga saat ini pemerintah belum dapat memastikan nilai anggaran yang akan dikucurkan. Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, stimulus lanjutan dari pemerintah akan difokuskan untuk menopang sektor kesehatan.

"Namun, jumlahnya belum ada. BNPB dan Kemenkes masih menghitung," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita melalui video konferensi, Rabu 18 Maret 2020.

Kendati belum ada jumlah pasti, Sri Mulyani berjanji sejumlah anggaran akan dialihkan ke paket stimulus itu. Tepatnya untuk menopang kebutuhan kesehatan, antara lain pengadaan alat perlindungan diri (APD), peningkatan kapasitas rumah sakit dan alat kesehatan, termasuk upgrading rumah sakit. Sedangkan untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit, dia menuturkan pemerintah akan melihat perkembangannya. "Jika masih keburu dilakukan," imbuhnya.

Sri Mulyani mengimbuhkan, pemerintah juga akan membuat regulasi dalam bentuk Keputusan Presiden untuk mengatur realokasi anggaran, baik anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) serta APBD. Hal ini harus dilakukan karena wabah virus corona merupakan risiko yang tidak dihitung dalam APBN dan APBD. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Sri Mulyani, sampai saat ini Kemenkeu baru mengeluarkan surat edaran, sehingga akan dibuatkan landasan hukum yang lebih tinggi akan lebih kuat. Selain penyederhanaan proses realokasi, Kepres ini juga akan menyederhanakan pengadaan alat-alat kesehatan dan alat medis, termasuk APD, masker, rapid test serta pendidikan informasi soal virus corona.

CAESAR AKBAR | BISNIS

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Pencopotan Andhi Pramono dari ASN Tak Seperti Rafael Alun, Dirjen Bea Cukai: Lagi Proses, Semuanya Sama

32 menit lalu

Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono, seusai memenuhi panggilan tim Direktorat PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Andhi Pramono, diperiksa untuk permintaan klarifikasi LHKPN miliknya telah dilaporkan ke KPK pada 16 Februari 2022 tercatat senilai Rp.13.753.365.726 yang dinilai tidak wajar dan sering memamerkan kehidupan mewah yang diunggah di media sosial. TEMPO/Imam Sukamto
Pencopotan Andhi Pramono dari ASN Tak Seperti Rafael Alun, Dirjen Bea Cukai: Lagi Proses, Semuanya Sama

Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Askolani blak-blakan soal belum dicopotnya Andhi Pramono dari ASN, berbeda dengan proses terhadap Rafael Alun Trisambodo.


Terkini Bisnis: Izin Ekspor Pasir Laut dan Dana Politik 2024 hingga Rp 300 M Belanja Sistem IT BPJS

12 jam lalu

Foto udara pasir timbul Ngurtavur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Selasa, 25 Oktober 2022. Ngurtavur adalah pasir timbul yang muncul setiap terjadi air laut surut jauh atau warga setempat menyebutnya meti, sehingga berbentuk seperti pulau kecil yang dijadikan persinggahan burung pelikan dari Australia dan juga objek wisata terkenal di Maluku Tenggara. ANTARA FOTO/FB Anggoro
Terkini Bisnis: Izin Ekspor Pasir Laut dan Dana Politik 2024 hingga Rp 300 M Belanja Sistem IT BPJS

Berita terkini bisnis hingga Senin petang 29 Mei 2023, dimulai dari dugaan motif duit politik untuk Pemilu 2024 dari izin ekspor pasir laut.


BPK Temukan Rp 197 55 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Tak Tersalurkan, Tapi DKI Tetap Dapat WTP

16 jam lalu

Warga berbelanja kebutuhan pokok saat kegiatan program pangan murah di Rusun Cipinang Besar Selatan, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2022. Pemprov DKI Jakarta menggelar program pangan murah bertujuan untuk meningkatkan gizi anak dan warga golongan tertentu pemegang KJP Plus, kartu pekerja, kartu lansia Jakarta, PPSU, PHL, PJLP setara UMP, serta penghuni rusun pemda. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
BPK Temukan Rp 197 55 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Tak Tersalurkan, Tapi DKI Tetap Dapat WTP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sejumlah permasalahan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun anggaran 2022.


Terkini: Motif Dana Politik Pemilu 2024 di Perizinan Ekspor Pasir Laut, Persiapan Fasilitas Check In Pesawat di Stasiun Kereta

19 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Terkini: Motif Dana Politik Pemilu 2024 di Perizinan Ekspor Pasir Laut, Persiapan Fasilitas Check In Pesawat di Stasiun Kereta

Terkini: Motif pengumpulan dana politik untuk Pemilu 2024 di balik pembukaan ekspor pasir laut, persiapan fasilitas check in pesawat di stasiun kereta


Sri Mulyani Anggarkan Rp 8 Triliun untuk Soft Diplomacy dengan Negara Lain

23 jam lalu

Sri Mulyani Anggarkan Rp 8 Triliun untuk Soft Diplomacy dengan Negara Lain

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menganggarkan Rp 8 triliun untuk mendukung soft diplomacy dengan negara lain.


Sri Mulyani dan Retno Marsudi Lepas 730 Ribu Dosis Vaksin Pentavalen Produksi Bio Farma untuk Nigeria

1 hari lalu

Sri Mulyani Indrawati dan Retno Marsudi saat menghadiri Reuni Akbar SMA 3 Semarang, 28-29 Oktober 2017. (Alste Indonesia)
Sri Mulyani dan Retno Marsudi Lepas 730 Ribu Dosis Vaksin Pentavalen Produksi Bio Farma untuk Nigeria

Menkeu Sri Mulyani dan Menlu Retno Marsudi melepas 730 ribu vaksin Pentavalen produksi Bio Farma untuk Nigeria.


Gaji Ke-13 ASN Cair Mulai 5 Juni 2023, Begini Kata Kemenkeu

1 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Gaji Ke-13 ASN Cair Mulai 5 Juni 2023, Begini Kata Kemenkeu

Pencairan gaji ke-13 bisa dilakukan pada 5 Juni, sepanjang dokumen pengajuan benar dan lengkap.


Terpopuler: Tanggapan BSI Mengenai Kabar Negosiasi Lockbit, Sejarah Bisnis Bos Maspion yang Diperiksa KPK

2 hari lalu

BPKN memastikan layanan digital Bank Syariah Indonesia (BSI) sudah aman untuk digunakan para nasabah.
Terpopuler: Tanggapan BSI Mengenai Kabar Negosiasi Lockbit, Sejarah Bisnis Bos Maspion yang Diperiksa KPK

Terpopuler: Tanggapan BSI tentang adanya kabar negosiasi dengan Lockbit, sejarah bisnis bos Maspion Group yang diperiksa KPK.


Terkini Bisnis: Waktu Tempuh Kereta Lebih Cepat Sejam, Pesan BSI soal Data Nasabah Bocor

2 hari lalu

Penumpang duduk di dalam rangkaian gerbong KA Bima rute Stasiun Gambir-Malang PP di Stasiun Gambir, Jakarta, Sabtu, 11 Juli 2020. PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) kembali menambah lima perjalanan kereta api (KA) jarak jauh di area Daop 1 Jakarta untuk tujuan Bandung, Cirebon dan Surabaya yang diberangkatkan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen yang hanya dioperasikan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Terkini Bisnis: Waktu Tempuh Kereta Lebih Cepat Sejam, Pesan BSI soal Data Nasabah Bocor

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Sabtu sore, 27 Mei 2023, dimulai dari perjalanan kereta api menjadi lebih singkat.


Sri Mulyani Teken Aturan Anggaran Mobil Listrik Pejabat, Apa Dampaknya Bagi Industri?

2 hari lalu

Ilustrasi pengisian daya mobil listrik. shutterstock.com
Sri Mulyani Teken Aturan Anggaran Mobil Listrik Pejabat, Apa Dampaknya Bagi Industri?

Bos Indika Energy Arsjad Rasjid membeberkan dampak dari PMK Nomor 49 Tahun 2023 soal anggaran mobil listrik para pejabat eselon I dan II PNS.