Dana Perjalanan Dinas Tak Terpakai, Luhut Usul Diberikan ke UKM

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan diperiksa suhu tubuhnya sebelum rapat dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 3 Maret 2020. Pemeriksaan kondisi suhu tubuh bagi tamu maupun pejabat tersebut untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19 di lingkungan Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan diperiksa suhu tubuhnya sebelum rapat dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 3 Maret 2020. Pemeriksaan kondisi suhu tubuh bagi tamu maupun pejabat tersebut untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19 di lingkungan Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, sejak virus corona atau Covid-19 mewabah di banyak negara, pemerintah telah menunda semua perjalanan dinas ke luar negeri untuk sementara waktu. Hal itu membuat anggaran perjalanan dinas tak terpakai.

    "Ya sudah nanti kita berikan saja itu ke UKM-UKM atau pelaku di bawah," kata Luhut melalui siarang langsung resmi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Senin 16 Maret 2020.

    Menurut Luhut, kendati semua perjalanan dinas ditunda karena virus corona, semua menteri termasuk dirinya tetap produktif. Sebab, mereka mengaku tetap bisa menggunakan teknologi informasi untuk bisa berkoordinasi bersama jajarannya, juga dengan investor.

    "Saya rapat online sudah empat kali, semua bagus. Tadi dengan Chevron, dengan ESDM bicara Rokan kita online. Kita virtual meeting," ucapnya.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan agar penggunaan anggaran kerja kementerian dapat turut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi global virus Corona. Salah satunya, kata Jokowi, bisa dilakukan dengan menahan alokasi anggaran bagi kegiatan-kegiatan perjalanan dinas maupun pertemuan-pertemuan dan mengalihkannya ke program yang bisa membantu masyarakat.

    Anggaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas dan pertemuan-pertemuan yang tidak perlu ini agar ditahan terlebih dahulu, sehingga anggaran yang ada itu diarahkan sebesar-besarnya untuk menolong masyarakat, buruh, petani, nelayan, pekerja, dan usaha mikro dan kecil," ujar Jokowi dalam rapat melalui telekonferensi Kabinet Indonesia Maju pada Senin, 16 Maret 2020.

    Jokowi menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dimiliki, terdapat alokasi anggaran sebesar kurang lebih Rp 40 triliun dari paket-paket perjalanan dinas. Dia berharap nantinya anggaran itu dapat diarahkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendasar.

    EKO WAHYUDI | DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.