Karawang Lockdown Tenaga Kerja Asing, Cegah Corona

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dikelilingi para pegawai yang ingin bersalaman usai apel besar PNS Provinsi Jawa Barat pada HUT Provinsi Jawa Barat ke 71 di Gasibu, Bandung, 19 Agustus 2016. TEMPO/Prima Mulia

    Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dikelilingi para pegawai yang ingin bersalaman usai apel besar PNS Provinsi Jawa Barat pada HUT Provinsi Jawa Barat ke 71 di Gasibu, Bandung, 19 Agustus 2016. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Karawang - Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana menerapkan kebijakan lockdown kepada tenaga kerja asing. Tujuannya, untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 di kawasan industri yang dijejali puluhan ribu buruh.  

    "Kami melarang ekspatriat yang mau masuk dan keluar Karawang. Kita tidak mau kecolongan," kata Cellica kepada puluhan manajemen perusahaan di ruang pusat informasi dan koordinasi Covid-19 Kabupaten Karawang, Senin, 16 Maret 2020.

    Dalam waktu dekat misalnya, Cellica menunda agenda kunjungan delegasi Jepang ke sejumlah pabrik di Karawang. "Kita minta agenda kunjungan itu ditunda hingga situasi aman," katanya. 

    Menurut Cellica, kendati virus corona telah menyebar dan masuk ke Indonesia, blokade orang asing ke kawasan industri bisa turut memperluas sebaran virus covid-19. "Makanya kami khawatir. Ekspatriat ini kan sering hilir mudik ke luar negeri. Kita tidak mau ribuan buruh pabrik tertular," kata Cellica. 

    Ia khawatir jika ribuan buruh pabrik membawa virus ke rumah, istei dan anak mereka. "Jika dibiarkan (tersebar) justru akan merugikan wilayah industri dan Karawang sendiri," katanya.

    Jika ada tenaga kerja asing yang terlanjur masuk Indonesia, Cellica menginstruksikan supaya para ekspatriat itu tak langsung menuju pabrik. "Untuk berjaga-jaga. Semua tenaga kerja asing jangan langsung kontak ke pabrik mereka bekerja. Mereka harus memberikan laporan dan melakukan isolasi untuk dirinya sendiri sebelum masuk pabrik," ucapnya.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi melarang pemerintah daerah melakukan kebijakan lockdown terkait virus corona. Menurut Jokowi, lockdown saat ini belum perlu dilakukan. Adapun yang berwenang melakukan lockdown adalah pemerintah pusat. 
      

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.