Jokowi Luncurkan Kartu Prakerja Pekan Ini, Dampak Corona

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menunjukkan salah satu kartu ketika kampanye terbuka saat hujan deras di Lapangan Dukuh salam, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis 4 April 2019. Dalam kampanyenya, Jokowi menyampaikan program Kartu Sembako, Kartu Prakerja dan Kartu KIP Kuliah serta memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada pilpres 17 April mendatang. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

    Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menunjukkan salah satu kartu ketika kampanye terbuka saat hujan deras di Lapangan Dukuh salam, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis 4 April 2019. Dalam kampanyenya, Jokowi menyampaikan program Kartu Sembako, Kartu Prakerja dan Kartu KIP Kuliah serta memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada pilpres 17 April mendatang. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta bantuan sosial Kartu Prakerja dapat dibagikan kepada masyarakat yang berhak pada pekan ini.

    “Berkaitan dengan Kartu Pra-Kerja, saya harapkan organisasinya segera selesai dan pekan ini kartu ini bisa dijalankan karena ini menyangkut uang tidak sedikit sebesar Rp 10-12 triliun,” ujar Presiden Jokowi dalam rapat terbatas Percepatan Agenda Kerja Kementerian di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 16 Maret 2020.

    Jokowi mengatakan landasan hukum Peraturan Presiden mengenai kartu ini sudah tersedia. Saat ini pemerintah tinggal memfinalisasi organisasi atau tata laksana kartu tersebut.

    “Saya kira Perpresnya sudah ada, organisasinya segera diselesaikan, sehingga Kartu Pra-Kerja segera dimulai dan segera bisa dilaksanakan,” kata Jokowi.

    Percepatan program pemerintah saat ini, kata Jokowi, menjadi penting agar bisa memudahkan masyarakat di tengah situasi pandemi virus corona jenis baru (COVID-19). Jokowi menegaskan saat ini adalah kondisi ekonomi yang tidak biasa, sehingga jajaran pemerintah harus bergerak lebih cepat untuk meminamalisasi dampak negatif pandemi ini terhadap masyarakat.

    “Kita berada pada situasi yang tidak biasa, kita berada di situasi yang berbeda, baik yang berkaitan dengan perlambatan ekonomi baik berkaitan dengan pandemi COVID-19,” ujar dia.

    Jokowi juga meminta Program Keluarga Harapan (PKH) tahap dua segera dicairkan. Bahkan Presiden meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengkaji kembali kemungkinan anggaran PKH tahap dua ditingkatkan.

    PKH, ucap Presiden, penting untuk memperkuat daya beli dan konsumsi masyarakat. “Sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi tidak terlalu besar turunnya,” ujar Jokowi. Pemerintah dalam APBN 2020 memasang asumsi target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.