Investasi Mangkrak Rp 708 T, Kepala BKPM Ungkap Penyebabnya

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat ditemui di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Maret 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

    Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat ditemui di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Maret 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta -  Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan rata-rata investasi mangkrak setelah memasuki tahap produksi karena investor tidak dikawal hingga realisasi investasi.

    "Selama ini kita hanya kawal sampai pada financial closing. Setelah itu dibiarkan. Padahal investor justru menghadapi masalah serius saat implementasi di lapangan atau tahap produksi," kata Bahlil dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, 13 Maret 2020.

    Bahlil mengungkapkan hal tersebut di depan para diplomat di Sekolah Staf Dan Pimpinan Kemenlu (Sesparlu) di Jakarta.

    Mantan Ketua Umum Hipmi itu memaparkan untuk masuk dan berinvestasi ke Indonesia ada sejumlah tahap yang mesti dilalui investor.

    Pertama, investor terjaring melalui kegiatan promosi. Kedua, masuk ke tahap perizinan. Setelah perizinan, investor memasuki tahap financial closing.

    "Setelah teken financial closing, masuk ke produksi, di sini masalahnya. Investor berjuang sendiri," ucap Bahlil.

    Hal itulah, lanjut dia, yang membuat investasi mangkrak hingga Rp 708 triliun dalam temuan setelah ia diangkat memimpin BKPM.

    Investasi yang mangkrak itu disebabkan oleh arogansi sektoral antara Kementerian/Lembaga (K/L), tumpang tindih aturan pusat dan daerah serta masalah di lapangan.

    Belajar dari pengalaman itu, maka lembaga itu akan membuat standar operasional pelayanan kepada investor secara "end to end".

    "BKPM mengawal sampai dia produksi. Bahkan BKPM melakukan proteksi kepada investor selama investasi tersebut masih berproduksi di Indonesia," kata Bahlil.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.