Susi Pudjiastuti Minta Mahfud Buktikan Kapal Mangkrak di Natuna

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat acara diskusi

    Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat acara diskusi "Ngopi Bareng Presiden PKS" di DPP PKS, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. Edhy Prabowo dan Susi memiliki pandangan berbeda di beberapa persoalan kelautan dan perikanan, seperti soal ekspor benih lobster hingga sikap terhadap masuknya kapal Cina di perairan Natuna. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan informasi detil mengenai kapal swasta yang mangkrak di Kepulauan Natuna.

    Berdasarkan akun Twitter resminya, Jumat, 13 Maret 2020, Susi Pudjiastuti membagikan sebuah artikel berita daring yang berisi pernyataan Mahfud mengenai kapal besar milik pedagang swasta banyak yang mangkrak di Laut Natuna Utara atau perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

    Menurut Mahfud, hal tersebut terjadi karena adanya kebijakan larangan melakukan penangkapan ikan di laut tertentu ketika Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 itu menjabat.

    Pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan Susi terkait dengan pelarangan kapal-kapal tertentu di perairan Natuna. "Sekarang sedang di-review semua. Mungkin dulu kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bu Susi bagus, pada saat itu," kata Mahfud.

    Menanggapi pernyataan Mahfud MD, Susi Pudjiastuti tidak tinggal diam. Dia langsung mencuitkan tweet untuk menanyakan kejelasan kapal-kapal besar mangkrak yang dimaksud.

    Tak hanya itu, masih dalam cuitan yang sama, pemilik PT ASI Pudjiastuti Aviation ini juga meminta Mahfud untuk membagikan bukti foto dari pernyataan yang dimaksud.

    "Kapal yang mana?? Dua kapal Tiongkok yang kita musnahkan dengan dikandaskan?? Atau kapal-kapal Vietnam yang sudah disita, tapi belum dimusnahkan?? Ada fotonya?" tulis Susi, Kamis, 13 Maret 2020.

    Sebelumnya Susi Pudjiastuti pernah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Di samping itu, ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 57/2015 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Kapal Eks Asing dan Palarangan Transhipment.

    Peraturan tersebut membatasi ukuran kapal tangkap yakni 150 Gross Tonnage (GT), dan kapal angkut 200 GT, bukan melarang nelayan Indonesia untuk melaut di Natuna. Tujuannya, menyeleksi dan memberi kesempatan nelayan kecil untuk bersaing, karena kapal asing yang beroperasi di ZEE berbobot besar dan bersenjatakan pukat harimau.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.