Ditanya Soal Iuran BPJS Batal Naik, Sri Mulyani Hanya Diam

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020. DPR menyetujui Menteri Keuangan mengenakan cukai terhadap produk plastik yang meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau kemasan kecil (sachet). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020. DPR menyetujui Menteri Keuangan mengenakan cukai terhadap produk plastik yang meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau kemasan kecil (sachet). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani enggan berkomentar perihal putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sri Mulyani hanya tersenyum saat ditanyai mengenai isu tersebut.

    Sri Mulyani hadir di Kantor Wakil Presiden sekitar pukul 10.00 WIB, Kamis, 12 Maret 2020. Menteri Keuangan yang juga Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan jajarannya menghadiri pertemuan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

    Usai pertemuan dan sempat mengikuti konferensi pers, Sri Mulyani hanya mau ditanya soal ekonomi syariah dan instrumennya. Setelah itu dia menemani mantan Wapres Jusuf Kalla hingga di dekat pintu mobil Ketua PMI tersebut.

    Setelah itu giliran awak media mencecar Sri Mulyani dengan pertanyaan seputar putusan MA. Namun, Sri Mulyani hanya diam sambil tersenyum menuju kendaraannya. "Terima kasih, ya," katanya sebelum pintu mobil tertutup.

    Sementara itu, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pasal 34 Ayat (1) dan (2) dari aturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan sejumlah Undang-Undang. Artinya, kenaikan iuran peserta mandiri yang tertera pada pasal itu akan kembali ke besaran sebelumnya.

    Iuran yang dibatalkan yaitu Rp 42.000 untuk peserta Kelas III, Rp110.000 untuk Kelas II, dan Rp 160.000 Kelas I. Iuran yang berlaku kembali merujuk pada aturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018, dengan rincian Rp 25.500 untuk Kelas III, Rp 51.000 Kelas II, dan Rp 80.000 bagi peserta Kelas I.

    Hingga kini masih belum jelas kapan kenaikan iuran bagi peserta mandiri BPJS Kesehatan mulai dibatalkan. Meski begitu, BPJS Kesehatan memastikan iuran masih berlaku sesuai dengan Perpres 75/2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.