TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia terus menggenjot digitalisasi sistem pembayaran nasional. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan keuangan digital merupakan masa depan ekonomi Indonesia, peluang bisnis, hingga penyediaan lapangan pekerjaan.
Salah satu peluang untuk digitalisasi keuangan yang bisa disasar adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dari sekian banyak UMKM itu pula, kata dia, masih banyak yang belum benar-benar tergarap.
"UMKM kita itu adalah adalah pasar yang sangat besar dan seluruh dunia mengincar ini. Dari sektor pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata. Itu harus kita garap, kembangkan di sektor keuangan,” ujar Perry dalam acara diskusi Digital Transformation for Industry Economy yang diselenggarakan Tempo Media Group, Rabu 11 Maret 2020.
Perry mengatakan untuk mendorong digitalisasi keuangan UMKM, BI akan terus menyasar ritel, bahkan hingga ke pelosok. Pelaku UMKM ini nantinya akan diberikan layanan dari teknologi finansial (tekfin) dan digital banking. Untuk langkah awal, Perry mengatakan terus mensosialisasikan QRIS atau Quick Response Indonesia Standard.
"Pekan ini, kami bersama perbankan dan asosiasi akan mengkampanyekan agar pedagang, mahasiswa, masyarakst menggunakan QRIS," kata dia.
Setidaknya, kata Perry, sudah ada 3 juta merchant yang berhasil terintegrasi dengan QRIS, mulai dari perbankan hingga tekfin. Bukan tidak mungkin, kata Perry, QRIS bisa berinovasi dan dikembangkan ke negara lain. Saat ini Perry mengatakan Bank Sentrak tengah menjajaki proses standardisasi dengan Thailand. Sebaliknya, Thailanda juga mengembangkan standar versi Indonesia.
"Jadi ada integrasi cross border. National interest is very important," kata Perry.
Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Filianingsih mengatakan peran digitalisasi sudah berubah di hilir. Menurut dia, Indonesia sangat adaptif terhadap inovasi digital. Secara demografi, struktur penduduk usia produktif itu sekitar 173 juta. Indonesia juga jadi pengguna internet terbesar nomor empat dengan porsi 63 persen merupakan digital native.
"Tetapi di satu sisi lain, banked people masih rendah. Ini yang merupakan peluang. Selain itu, UMKM kita itu sekitar 62 juta," ujar Filianingsih.
Saat ini, kata Filianingsih, pemerintah terus menggenjot elektronifikasi, termasuk transaksi pemerintah daerah yang mulai bergerak. Untuk mendukung ini, Filianingsih mengatakan telah mendatangangi nota kesepahaman dengan empat kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
