TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berjanji akan menerima masukan serta kritikan masyarakat soal Omnibus Law. Ia bahkan siap menyampaikan aspirasi warga Jawa Tengah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seperti diketahui, aksi demonstrasi menolak Omnibus Law telah terjadi di beberapa daerah termasuk Jawa Tengah.
"Saya menerima semua masukan lewat berbagai kanal. Demo boleh, tapi sebenarnya ini bisa dirembug dan dibicarakan dengan baik dengan cara duduk bersama," kata Ganjar di Semarang, Rabu 11 Maret 2020.
Meskipun Omnibus Law adalah produk pemerintah pusat, Ganjar mengatakan, dirinya tidak mau hanya berpangku tangan. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dirinya berinisiatif membuka saluran masukan dari masyarakat.
"Ya memang ada yang mengatakan bahwa ini bukan urusan saya, tapi mereka kan demonya ke saya. Makanya saya usul, lebih baik kita duduk bersama. Nanti konsep, draft atau tulisan terkait masing-masing bisa disampaikan ke saya dan akan saya lanjutkan ke pusat, apakah ke Presiden, Kementerian Tenaga Kerja atau lainnya," ucap dia.
Ganjar mengatakan, boleh-boleh saja masyarakat tak setuju dengan Omnibus Law. Namun, ketidaksetujuan itu harus disampaikan dengan opini yang baik dan sesuai dengan argumentasi yang mendukung. "Semua harus berawal dari membedah pasal-pasal Omnibus Law agar clear, mana yang ditolak, mana yang harus diperbaiki dan lainnya. Sebenarnya saya hanya butuh daftar isian masalahnya seperti apa," tegasnya.
Ganjar saat ini sudah menghubungi beberapa kelompok, baik buruh, pengusaha dan lainnya untuk berembug membedah Omnibus Law. Tujuannya agar jelas, masalah apa yang ada dan bagaimana solusinya.
Masing-masing stakeholders perekonomian Jateng telah ia minta membedah Omnibus Law. Ia minta untuk ditulis secara komprehensif pasal mana yang keberatan dan perbaikannya bagaimana. Setelah siap, Ganjar akan mengumpulkan semuanya untuk membahas bersama-sama. Hasilnya akan menjadi draft usulan Jateng kepada Presiden Jokowi.
BISNIS
