Erick Thohir Perintahkan 12 BUMN Buyback Saham Rp 8 Triliun

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menunjukkan gambar rencana pengembangan Pelabuhan Benoa, Jumat, 14 Februari 2020. Nilai investasi pengembangan Pelabuhan Benoa Rp 5,3 triliun. TEMPO/ Made Argawa

    Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menunjukkan gambar rencana pengembangan Pelabuhan Benoa, Jumat, 14 Februari 2020. Nilai investasi pengembangan Pelabuhan Benoa Rp 5,3 triliun. TEMPO/ Made Argawa

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir memerintahkan 12 perusahaan pelat merah melakukan buyback atau pembelian kembali saham mereka. Aksi ini diperintahkan langsung Erick untuk mengembalikan kepercayaan pasar setelah kemarin IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) anjlok sampai 6 sampai 7 persen. 

    “Sudah diputuskan kami akan buyback saham,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Maret 2020. 

    Selain itu, Arya menyebut ada BUMN yang merasa nilai fundamental perusahaan mereka melebihi nilai transaksi di pasar. Sehingga, Kementerian pun mengumpulkan BUMN yang akan melakukan buyback pada pagi hari ini. “Mudah-mudahan bisa memperbaiki kinerja pasar kita terhadap isu yang ada,” kata dia.

    Kemarin, 9 Maret 2020, IHSG anjlok hingga lebih dari 6 persen karena dipicu sentimen negatif global. IHSG ditutup melemah 361,73 poin atau 6,58 persen ke posisi 5.136,81. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak naik 73,28 poin atau 8,26 persen menjadi 813,75.

    Analis Indopremier Sekuritas Mino mengatakan, pelemahan IHSG masih disebabkan kekhawatiran pasar terhadap penyebaran wabah virus Corona atau COVID-19. "Pelemahan indeks juga terseret koreksi bursa saham regional dan global, yang juga disebabkan kekhawatiran penyebaran Virus Corona di luar Cina," ujarnya, Senin, 9 Maret 2020.

    Total anggaran yang disiapkan untuk melakukan buyback mencapai Rp 7 sampai Rp 8 triliun. Adapun perusahaan pelat merah yang terlibat di antaranya yaitu PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Mandiri, dan PT Bank Tabungan Negara.

    Lalu, ada juga PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam, PT Timah, PT Wijaya Karya, PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, dan PT PP. “Mengenai aksi korporasi akan diserahkan kepada masing-masing perusahaan melihat keleluasaan mereka saja,” kata Arya.

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.