Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenhub Blak-blakan Jawab Kritik Jokowi Soal Tol Laut

image-gnews
Presiden Jokowi (tengah) bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin tiba untuk memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2020. . TEMPO/Subekti.
Presiden Jokowi (tengah) bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin tiba untuk memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2020. . TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan angkat bicara setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengkritik soal minimnya kontribusi tol laut terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada rapat terbatas beberapa hari lalu. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko blak-blakan soal berbagai permasalahan di dalam pelaksanaan subsidi distribusi logistik ke daerah Indonesia timur tersebut.

Wisnu menyatakan selama program tol laut dilaksanakan pada tahun 2015-2019 pemerintah telah memberikan perhatian penuh kepada pengerahan kapal melayani trayek 80 persen ke arah Indonesia Timur. Dalam proyek tol laut, Kementerian Perhubungan telah memberikan subsidi pada pelayaran dan menurunkan disparitas harga.

"Lebih dari itu, tol laut sebenarnya adalah model logistik nasional, kelancaran distribusi barang, konektivitas antar moda dan pengendalian harga barang," kata Wisnu, Ahad, 8 Maret 2020.

Adapun kendala terbesar dalam pelaksanaan tol laut yakni menjaga frekuensi kapal secara rutin dan tepat waktu. Kapal cenderung terlambat ke arah Indonesia Timur karena harus menunggu konsolidasi muatan. Konsolidasi ini membuat kapal harus menunggu muatan yang belum siap angkut saat kapal datang.

Masalah lainnya, kata Wisnu, adalah mengendalikan biaya logistik di luar biaya pelayaran atau pengangkutan yang disubsidi tol laut seperti Terminal Handling Charge, biaya tenaga kerja bongkar muat pelabuhan bongkar 3TP, biaya gudang, biaya konsolidasi muatan, biaya pengurusan dan biaya moda transportasi lain. "Selain itu, kendala lainnya mengontrol harga jual oleh pedagang yang mendatangkan barang, toko penjual di daerah 3TP," ucapnya.

Selain itu, adanya pesaing atau kompetitor yang seimbang bagi pedagang wilayah tujuan tol laut yang selama bertahun-tahun mendominasi perdagangan di suatu daerah. Selama ini ada keterbatasan moda angkutan lanjutan di daerah tujuan guna melayani angkutan barang sampai ke daerah yang jauh dari pelabuhan. 

Terkait adanya indikasi monopoli itu, menurut Wisnu, pola tersebut sudah terjadi puluhan tahun sebelum program tol laut dilaksanakan. "Beberapa daerah 3TP seperti Morotai, Dobo, Saumlaki hanya ada satu, dua atau tiga pedagang yg dominan mendatangkan barang dari Jawa melalui jasa pengurusan transportasi tertentu pula. Pola ini juga mereka lakukan di kapal tol laut," ucapnya. 

Untuk menghilangkan monopoli tersebut, Kemenhub membentuk platform Logistic Communication System (LCS) yang dikembangkan bersama Telkom. Kerja sama memberikan kesempatan kepada RumahKita yang dikelola BUMN/BUMD dan pedagang Gerai Maritim yang dibina oleh Kementerian Perdagangan untuk menciptakan kompetisi sehat.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

LCS di masa mendatang akan terus dikembangkan mekanismenya untuk kemudahan mengirim kontainer, mengantisipasi monopoli yang dilakukan oleh pedagang atau shipper tertentu. "Transparansi biaya pengiriman yang dilakukan oleh Perusahaan pelayaran dan Jasa Pengurusan Transportasi dan pengendalian harga jual dengan referensi biaya harga jual barang pokok dan penting," katanya.

Adapun terkait jenis barang yang dibutuhkan daerah di luar jenis barang yang telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2018 untuk bisa diangkut dengan kapal tol laut akan dikoordinasikan dengan Kementerian Perdagangan agar bisa menyesuaikan karakteristik pengembangan daerah.

Program ini, menurut Wisnu, meski masih ada kelemahan pada jadwal kapal yang masih 1--2 bulan sekali, tapi diakui sangat dibutuhkan. Hal ini terlihat dari tingkat keterisian muatan berangkat masih mencapai rata setahun 74,6 persen, meskipun muatan balik masih rendah sekitar 6,7 persen. 

Program Tol Laut mensubsidi biaya pelayaran (freight) dengan mengerahkan subsidi operasi kapal untuk daerah yang tidak dimasuki kapal komersil, dan subsidi kontainer untuk pelabuhan yang sudah disinggahi oleh kapal komersial tapi disparitas harga masih tinggi.  Data dari Kementerian Perdagangan daerah di sekitar pelabuhan harga barang pokok dan penting bisa turun 20-30 persen, tetapi semakin jauh dari pelabuhan dan harus menggunakan moda transportasi lain seperti truk, kapal perintis, penyeberangan, pesawat maka disparitas akan tetap besar.  

Adapun disparitas harga juga dipengaruhi frekuensi kedatangan kapal. Dengan anggaran yang tersedia, Kementerian Perhubungan baru bisa memenuhi frekuensi kapal tol laut ke Indonesia Timur antara 1-2 kali sebulan. Terjadi kenaikan jumlah muatan barang pokok dan penting selama kurun waktu 5 tahun dan memengaruhi harga Freight pelayaran komersial turun.

Beberapa pelabuhan seperti Dobo, Saumlaki, Larantuka, Rote, Namrole, Morotai, Fakfak, Serui, juga telah mengalami kenaikan troughput. Setidaknya tol laut sudah memasuki lebih dari 75 pelabuhan yang sebelumnya belum dimasuki kapal dengan muatan dalam kontainer dan membawa lebih dari 45 jenis barang pokok dan penting. 

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

12 menit lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti
Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

KPU merespons soal dalil Ganjar-Mahfud soal Presiden Jokowi yang melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilu 2024.


Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

1 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

Berita terkini bisnis pada Kamis siang ini dimulai dari janji bos PT Freeport Indonesia ke Presiden Jokowi soal operasionalisasi smelter Gresik.


Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

2 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memberikan keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

3 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

4 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

5 jam lalu

(Dari kiri ke kanan) Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas) Anggota DPR RI Komisi VI periode 2019 - 2024, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Capres Terpilih Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Annisa Pohan (istri AHY) saat menghadiri Buka Bersama Partai Demokrat pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

AHY bersyukur karena Prabowo menang, partainya kembali ke pemerintahan.


Istana Tegaskan Pemerintah Jokowi Bukan Pihak yang Terlibat Sengketa Pilpres di MK

6 jam lalu

Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan Perselisihan Jasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis pagi, 21 Maret 2024 di Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Istana Tegaskan Pemerintah Jokowi Bukan Pihak yang Terlibat Sengketa Pilpres di MK

Kubu 01 meminta MK menghadirkan beberapa menteri Jokowi di sidang sengketa Pilpres. Pihak Istana menilai tidak relevan.


Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

6 jam lalu

Pengendara melintas di depan landmark BSD CITY Jalan Raya Serpong, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

Deputi BKPM Nurul Ichwan buka suara perihal awal mula masuknya pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD ke dalam PSN baru.


PIK 2 dan BSD Masuk PSN, Pengamat: Kenapa Bukan Hambalang atau Meikarta?

8 jam lalu

Pantjoran PIK di Pantai Indah Kapuk. Dok. Agung Sedayu Group - Amantara
PIK 2 dan BSD Masuk PSN, Pengamat: Kenapa Bukan Hambalang atau Meikarta?

Alih-alih PIK 2 dan BSD, pengamat menilai lebih pemerintah melanjutkan proyek mangkrak seperti Hambalang dan Meikarta masuk dalam daftar PSN.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

8 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.