Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Teken Peraturan Presiden tentang Pembiayaan Infrastruktur

image-gnews
Presiden Joko Widodo atau saat Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin 16 Desember 2019. Presiden menyampaikan hal-hal yang akan pemerintah kerjakan dalam lima tahun ke depan yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi serta transformasi ekonomi. TEMPO/Subekti.
Presiden Joko Widodo atau saat Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin 16 Desember 2019. Presiden menyampaikan hal-hal yang akan pemerintah kerjakan dalam lima tahun ke depan yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi serta transformasi ekonomi. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden No.32/2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas guna mendorong partisipasi badan usaha untuk ikut membiayai penyediaan infrastruktur. 

Beleid tersebut diteken Jokowi pada 14 Februari 2020. Salah satu pertimbangan penerbitan Perpres tersebut ialah karena penyediaan infrastruktur memiliki dampak penting dalam upaya meningkatkan kesinambungan konektivitas antar wilayah, dan peningkatan daya tarik investasi. 

Dikutip dari laman setkab.go.id, hari ini, Rabu, 4 Maret 2020, pertimbangan pemerintah lainnya adalah infrastruktur yang dinilai berperan penting dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Dengan pertimbangan itu, maka sinergi antara Pemerintah dengan Badan Usaha diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan infrastruktur melalui hak pengelolaan terbatas.

Pengelolaan Aset, sebagaimana dimaksud dalam Perpres ini, dilakukan terhadap Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian/Lembaga atau aset BUMN berupa infrastruktur transportasi, meliputi kepelabuhanan, kebandarudaraan, perkeretaapian, dan terminal bus.

Kemudian, infrastruktur jalan tol, infrastruktur sumber daya air, infrastruktur air minum, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah, infrastruktur sistem pengelolaan persampahan. Selanjutnya, infrastruktur telekomunikasi dan informatika, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur minyak, gas bumi, dan energi terbarukan.

Beleid itu juga mengatur bahwa BMN atau aset BUMN yang dapat dikelola oleh Badan Usaha paling kurang memenuhi persyaratan antara lain telah beroperasi penuh paling kurang selama dua tahun, membutuhkan peningkatan efisiensi operasi sesuai dengan standar internasional yang berlaku umum. 

Kemudian, memiliki umur manfaat aset infrastruktur paling sedikit selama sepuluh tahun. Untuk BMN, disajikan dalam laporan keuangan kementerian/lembaga yang telah diaudit berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan pada periode sebelumnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, untuk aset BUMN memiliki rekam jejak arus kas positif paling kurang 2 tahun berturut-turut, dan memiliki pembukuan teraudit paling kurang 3 tahun berturut-turut berdasarkan pedoman pernyataan standar akuntansi keuangan Indonesia. 

“Perencanaan Pengelolaan Aset dilakukan menteri/kepala lembaga selaku Pengguna BMN pada kementerian/ lembaga yang bersangkutan atau direktur utama Badan Usaha Milik Negara selaku penanggung jawab pengurusan aset Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan,’’ demikian bunyi Pasal 5 dalam Perpres tersebut.

Perpres ini menyebutkan, dalam rangka penyediaan infrastruktur yang bersifat strategis untuk pelayanan umum, perencanaan Pengelolaan Aset dapat dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga pengguna BMN dan/atau Badan Usaha Milik Negara pemilik aset. 

Berdasar Pasal 33, dalam hal perjanjian Pengelolaan Aset BUMN berakhir, maka aset akan diserahterimakan dari Badan Usaha Pengelola Aset kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor yang bersangkutan. 

Menteri Koordinator selaku Ketua KPPIP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengelolaan Aset dan melaporkan kepada Presiden paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan atau sewaktu-waktu diperlukan. "Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,’’ bunyi Pasal 37 Perpres yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 18 Februari 2020 itu.

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Respons Penembakan Donald Trump: Kekerasan Tak Dibenarkan dalam Demokrasi

12 jam lalu

Presiden Jokowi berfoto bersama Presiden AS Donald Trump di sela acara KTT G20 Osaka, Jepang, Juni 2019. ANTARA/Dok. Biro Pers Setpres/pri
Jokowi Respons Penembakan Donald Trump: Kekerasan Tak Dibenarkan dalam Demokrasi

Jokowi turut menyampaikan doa bagi kesembuhan Donald Trump, calon presiden negeri Paman Sam dari Partai Republik itu


Kaesang Kunjungi Jakarta Fair: Acara Keluarga Dulu

12 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengunjungi Jakarta Fair bersama Istri Erina Gudono, Ahad, 14 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Kaesang Kunjungi Jakarta Fair: Acara Keluarga Dulu

Kaesang bersama istrinya mengunjungi sejumlah tenant di pekan raya Jakarta, hari ini.


Pemerintahan Prabowo Akan Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Ini Sebabnya

14 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Pemerintahan Prabowo Akan Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Ini Sebabnya

Pemerintahan Prabowo-Gibran akan tetap melanjutkan pembangunan mega proyek IKN. Selain karena komitmen politik, IKN juga adalah amanat UU.


Paskibraka Berangkat ke IKN setelah Diklat 10 Agustus 2024

15 jam lalu

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi membuka Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2024 di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 13 Juni 2024. Foto Humas BPIP
Paskibraka Berangkat ke IKN setelah Diklat 10 Agustus 2024

Tim Paskibraka untuk upacara 17 Agustus tahun ini akan berangkat menuju IKN usai menjalani masa pendidikan dan pelatihan.


Politik Sepekan: Rencana Jokowi Ngantor di IKN hingga Duet Kaesang-Jusuf Hamka

19 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung kantor Bank Tabungan Negara (BTN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, 5 Juni 2024.  Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Politik Sepekan: Rencana Jokowi Ngantor di IKN hingga Duet Kaesang-Jusuf Hamka

Rencana Presiden Jokowi berkantor di Ibu Kota Nusantara menjadi perhatian pembaca pada pekan ini. Peristiwa politik apa lagi yang terjadi?


Pengamat Singgung Agenda Rezim Jokowi Lewat Revisi UU Wantimpres

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-78 di Silang Monas, Jakarta, Senin 1 Juli 2024. Jokowi memberikan semangat kepada Polri untuk terus menjunjung tinggi keberanian dan berinovasi, solidaritas, dan kehormatan Polri dalam menjaga Pancasila dan NKRI serta selalu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. TEMPO/Subekti.
Pengamat Singgung Agenda Rezim Jokowi Lewat Revisi UU Wantimpres

Chusnul menjelaskan, agenda terselubung ini dipersiapkan kelompok elite yang membekingi Jokowi.


Soal Pembangunan Kawasan Inti IKN, Ridwan Kamil: Insyaallah Selesai Agustus

1 hari lalu

Kurator IKN Ridwan Kamil saat diwawancarai usai mengunjungi ANTARA Heritage Center, Jakarta, Jumat 12 Juli 2024. ANTARA/Rio Feisal
Soal Pembangunan Kawasan Inti IKN, Ridwan Kamil: Insyaallah Selesai Agustus

Ridwan Kamil mengatakan penyediaan air ke kawasan inti IKN diperkirakan selesai dalam sebulan.


Jokowi Teken Perpres HGU Investor IKN hingga 190 Tahun, Apa Batasan dan Syarat Hak Guna Usaha?

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Teken Perpres HGU Investor IKN hingga 190 Tahun, Apa Batasan dan Syarat Hak Guna Usaha?

Jokowi teken Perpres 75/2024 yang membuat investor IKN bisa punya HGU 190 tahun dan HGB 160 tahun. Apa syarat Hak Guna Usaha?


Jokowi Izinkan Investor Dapat HGU di IKN Hingga 190 Tahun, Otorita IKN Gerak Cepat Gelar Rapat 3 Jam

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Izinkan Investor Dapat HGU di IKN Hingga 190 Tahun, Otorita IKN Gerak Cepat Gelar Rapat 3 Jam

Jokowi terbitkan Perpres 75/2024 yang memuat masa HGU hingga 190 tahun dan HGB 160 tahun. Otorita IKN langsung gelar rapat.


Ketua Komisi Infrastruktur DPR Bilang Pemindahan IKN Harus Realistis

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko PMK Muhadjir Effendi (kedua kiri), Mensesneg Pratikno (kiri) dan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) berbincang dengan warga penerima beras bantuan pemerintah di Kota Dumai, Riau, Sabtu 1 Juni 2024, Presiden Joko Widodo dalam kunjungan resminya menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 di daerah tersebut juga menemui masyarakat sambil menyerahkan paket bantuan dan baju kaos. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid
Ketua Komisi Infrastruktur DPR Bilang Pemindahan IKN Harus Realistis

Lasarus menilai seharusnya pemerintah tidak usah terlalu mengharapkan investasi asing untuk pembangunan IKN Nusantara.