TEMPO.CO, Pekanbaru - Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Riau meminta agar semua calon jamaah haji dan umrah setempat bersedia menjadwal ulang atau tidak membatalkan perjalanannya ke Tanah Suci sebagai dampak penyebaran virus corona atau Covid-19.
"Harapan kita ya semoga jangan dibatalkan karena kita kan sudah membayar hotel, tiket pesawat, akomodasi di Jeddah," kata Ketua Asita Riau, Dede Firmansyah di Pekanbaru, Minggu 2 Maret 2020.
Dede Firmansyah mengatakan imbauan ini disampaikan Asita pasca pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara penerimaan jamaah umrah dari seluruh negara.
Kata dia, kebijakan itu berdampak pada ribuan jamaah umrah dari Riau yang gagal berangkat ke Tanah Suci.
Jika itu terjadi, tutur dia, dapat dipastikan seluruh biro travel haji/umrah akan merugi. Karenanya, ia mengimbau jamaah yang sudah mendaftar hendaknya tidak membatalkan keberangkatannya, namun melakukan penjadwalan ulang atau reschedule keberangkatan.
"Intinya uang yang mereka bayar kan sudah dijadikan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Makanya harapannya jamaah tidak membatalkannya, tapi melakukan reschedule sehingga kerugian yang dialami oleh pihak travel tidak semakin banyak," katanya.
"Terlebih lagi, jika jamaah kita sudah ada yang di Jakarta atau di Malaysia, ya kita juga yang harus membelikan tiketnya," katanya lagi.
Dede menjelaskan pintu masuk ke Arab Saudi itu bisa melalui Malaysia dan Jakarta. Untuk jamaah dari Pekanbaru itu hanya singgah sementara di Medan kemudian langsung ke Madinah.
"Dan jamaah yang sudah sampai Arab Saudi akhirnya kemarin itu diperbolehkan melaksanakan umrah. Karena keputusannya mendadak, jadi pas jamaah sampai Arab Saudi, baru keluar pengumuman tersebut," ujar Dede.
Namun, lanjutnya, jika jamaah tetap ingin membatalkannya maka akan dilakukan pengembalian penuh.
"Semua berpulang ke jamaah. Mungkin ada yang sudah mengambil cuti tanggal tersebut tapi ternyata tak jadi berangkat, ya mau bagaimana lagi, kan. Tapi kalau harapan kita jamaah mau lah menundanya," harapnya.
Lebih lanjut, Dede berharap pemerintah Indonesia bisa memberikan pernyataan terkait putusan ini dan mencoba negosiasi untuk mencari jalan keluar terbaik.
"Kita berharap hal ini tidak terjadi berkepanjangan dan secepatnya selesai," kata dia.
