Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penurunan Harga Gas Segera Diumumkan, Industri Keramik Bergairah

image-gnews
Pekerja melakukan proses pembuatan keramik dinding di pabrik Roman Keramik, Balaraja, Tanggerang, Banten, 9 Maret 2017. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mendesak pemerintah agar menurunkan harga gas industri. Tempo/Tony Hartawan
Pekerja melakukan proses pembuatan keramik dinding di pabrik Roman Keramik, Balaraja, Tanggerang, Banten, 9 Maret 2017. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mendesak pemerintah agar menurunkan harga gas industri. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan pengusaha keramik yakin penurunan harga gas berpotensi menggenjot utilitas pabrikan ke level 90-95 persen. Asosiasi Aneka Keramik atau Asaki bahkan meramalkan sebagian pabrikan yang kini sudah menghentikan proses produksi akan kembali berfungsi.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan saat ini telah ada sembilan pabrikan atau industri keramik yang menghentikan proses produksi. Sebagian pabrik ini telah menjual peralatan produksi, tetapi masih mempertahankan bangunan pabrik.

"(Sementara itu) sebagian bisa berproduksi kembali karena mesin produksi dan sarana produksi lain masih terpasang," ujar Edy, Jumat, 28 Februari 2020. "(Sembilan pabrikan tersebut) sangat mungkin beroperasi kembali, tapi membutuhkan waktu lebih lama untuk recovery."

Edy menjelaskan, berhentinya produksi sembilan pabrikan tersebut membuat kapasitas terpasang pabrikan keramik nasional turun sekitar 6,89-8,62 persen. Dengan turunnya harga gas, Edy menghitung volume produksi tetap akan naik ke level 80-82 persen atau memproduksi sekitar 400 juta-410 juta meter persegi (sqm).

Angka tersebut melonjak dari proyeksi sebelumnya yakni sebanyak 375 juta sqm dengan utilitas dilevel 70 persen. Adapun, Edy mencatat volume produksi seluruh pabrikan tahun lalu hanya mencapai sekitar 350 juta sqm.

Tak hanya itu, Edy menyebutkan penurunan harga gas pada akhir kuartal I tahun 2020 dapat membuat perfoma produksi industri keramik sama seperti pada 2012-2013 dengan utilitas pabrikan di level 90-95 persen. Pemerintah diyakini akan menepati janjinya dengan menurunkan harga gas ke level US$ 6 per MMBtu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selama ini penurunan harga gas memiliki urgensi tinggi lantaran pasar domestik saat ini dibanjiri keramik impor. Penurunan harga gas juga dapat mendongkrak daya saing keramik lokal di pasar nasional dan meredam dampak banjir keramik impor.

Di tahun pertama pengenaan tambahan bea masuk, kata Edy, hanya mampu menekan volume impor keramik sebesar 9 persen secara tahunan. Ia khawatir dengan angka tersebut lantaran tambahan bea masuk akan turun ke level 19 persen pada awal kuartal IV Tahun 2020.

Selain besaran bea tambahan yang rendah, Edy menyatakan produsen keramik dari lainnya mengisi kekosongan pangsa keramik Cina di dalam negeri. Volume keramik dari India naik lebih dari 12 kali lipat menjadi 16 juta meter persegi (sqm).

Selain itu, keramik dari Vietnam di dalam negeri naik 25 persen. Walhasil, neraca perdagangan keramik jauh berada di zona merah. Nilai impor keramik pada tahun lalu mencapai US$ 272 juta, sedangkan performa ekspor keramik hanya US$ 52 juta.

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Peneliti Indef Sebut Pemerintah Tidak Konsisten di Kebijakan Impor

1 hari lalu

Ilustrasi kapal pengangkut peti kemas ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Peneliti Indef Sebut Pemerintah Tidak Konsisten di Kebijakan Impor

Peneliti Indef mengatakan pemerintah tidak konsisten dalam menetapkan kebijakan impor.


Asaki Klaim BMAD Keramik Impor Cina Tidak Bertentangan dengan Aturan WTO

1 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tableware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Asaki Klaim BMAD Keramik Impor Cina Tidak Bertentangan dengan Aturan WTO

Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) menyebut Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) keramik impor asal Cina sesuai aturan.


KADI Sebut Penyelidikan BMAD Perlu Waktu 1 Tahun: BMTP Remedi Paling Cepat

1 hari lalu

Pewarta mengambil gambar tumpukan pakaian di sebuah gudang penyimpanan pakaian impor bekas ilegal di kawasan Pulogebang, Jakarta, Senin (1/8). Direktorat kriminal khusus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap penyelundupan pakaian bekas dan tekstil impor ilegal dengan mengamankan 12 tersangka dan menyita 2.216 bal pakaian bekas. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
KADI Sebut Penyelidikan BMAD Perlu Waktu 1 Tahun: BMTP Remedi Paling Cepat

KADI sebut penyelidikan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) perlu waktu satu tahun. Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) lebih cocok untuk pemulihan kilat.


KADI Beberkan Panjang Lebar soal Kriteria Perusahaan Asing yang Bisa Dikenai Bea Masuk Anti Dumping

2 hari lalu

Ketua Komite Anti Dumping Indonesia, Danang Prasta Danial. Foto : Kemendag
KADI Beberkan Panjang Lebar soal Kriteria Perusahaan Asing yang Bisa Dikenai Bea Masuk Anti Dumping

Kepada Tempo, Kepala KADI Danang Prasta Danial menjelaskan kriteria sebuah perusahaan asing bisa dikenai Bea Masuk Anti-dumping (BMAD).


Cerita Pengusaha Konfeksi Rumahan Ketar-ketir Hadapi Banjir Pakaian Impor Berharga Murah

2 hari lalu

Suasana di salah satu gudang konveksi di Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Juli 2024. Dalam dua bulan terakhir, pengelola konfeksi memangkas jumlah pekerja hingga 50 persen akibat sepinya orderan yang masuk. TEMPO/Nandito Putra
Cerita Pengusaha Konfeksi Rumahan Ketar-ketir Hadapi Banjir Pakaian Impor Berharga Murah

Sejumlah usaha konfeksi rumahan mulai kesulitan hingga harus mengurangi pekerja. Pemicunya diduga karena pasar domestik dipenuhi impor berharga murah.


Bea Masuk Perlu Waktu Penyelidikan, IDEAS Sarankan Pemerintah Berlakukan Kembali Pertek Produk Tekstil

2 hari lalu

Petugas kepolisian berjaga di gudang penyimpanan pakaian impor bekas di kawasan Pulogebang, Jakarta, Senin (1/8). Direktorat kriminal khusus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap penyelundupan pakaian bekas dan tekstil impor ilegal dengan mengamankan 12 tersangka dan menyita 2.216 bal pakaian bekas. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Bea Masuk Perlu Waktu Penyelidikan, IDEAS Sarankan Pemerintah Berlakukan Kembali Pertek Produk Tekstil

IDEAS sarankan pemerintah berlakukan kembali pertimbangan teknis (pertek) untuk produk tekstil impor. Bea masuk perlu waktu penyelidikan.


Airlangga Sebut Pemerintah Belum Berencana Revisi Aturan Impor

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto menyambut kedatangan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu saat pertemuan di DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis, 29 April 2021. Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi kebangsaan serta perkenalan kepengurusan baru PKS di bawah kepemimpinan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. TEMPO/Muhammad Hidayat
Airlangga Sebut Pemerintah Belum Berencana Revisi Aturan Impor

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah belum punya rencana merevisi aturan impor yakni Permendag


Produsen Tekstil Sebut Pemerintah Tak Serius Berantas Impor Ilegal: Pakaian Jadi Label Cina Dijual di Bawah Rp 20 Ribu

3 hari lalu

Pedagang tengah menata gulungan kain dalam toko di kawasan Cipadu, Tangerang, Banten, Kamis, 11 Januari 2024. Sementara Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, industri industri TPT mengalami perlambatan sejak kuartal ketiga 2022 hingga mencatat penurunan di tahun 2023 sertakondisi ekonomi global menjadi hambatan ekspor dan tingginya stok Cina menyebabkan barang impor legal dan ilegal membanjiri pasar domestik. Tempo/Tony Hartawan
Produsen Tekstil Sebut Pemerintah Tak Serius Berantas Impor Ilegal: Pakaian Jadi Label Cina Dijual di Bawah Rp 20 Ribu

APSyFI belum melihat upaya serius pemerintah dalam membatasi produk tekstil impor ilegal yang membanjiri pasar dalam negeri.


Ekonom Sebut Kebijakan Ekonomi Dalam Negeri Ikut Sumbang Anjloknya Nilai Tukar Rupiah

3 hari lalu

Pegawai menghitung mata uang asing di Dolarindo Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di tengah kuatnya data ketenagakerjaan AS serta derasnya dana asing yang keluar dari Surat Berharga Negara (SBN). Dilansir dari Refinitiv, rupiah ditutup melemah 0,53 persen di angka Rp16.275 per dolar AS pada Senin (10/6). Depresiasi rupiah ini berbanding terbalik dengan penutupan perdagangan pada Jumat (7/6) yang menguat sebesar 0,4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Ekonom Sebut Kebijakan Ekonomi Dalam Negeri Ikut Sumbang Anjloknya Nilai Tukar Rupiah

Ekonom Universitas Paramadina Handi Risza menyebut faktor terbesar melemahnya nilai tukar rupiah dipicu kebijakan fiskal dan moneter dalam negeri.


Bea Masuk hingga Satgas untuk Berantas Impor Ilegal, Pengusaha Konveksi Ini Cerita Kondisi Sudah Kritis

3 hari lalu

Pekerja mengatur alur benang di sebuah pabrik kain skala kecil menengah di Desa Rancajigang, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Senin, 9 November 2020. Industri tekstil skala kecil akan semakin terpuruk akibat pandemi dan murahnya harga produk garmen impor. TEMPO/Prima Mulia
Bea Masuk hingga Satgas untuk Berantas Impor Ilegal, Pengusaha Konveksi Ini Cerita Kondisi Sudah Kritis

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya Nandi Herdiaman menanggapi rencana pengenaan bea masuk hingga Satgas untuk memberantas impor tekstil ilegal.