Istri Menteri Usul Sepeda Motor Dilarang, Ojek Online Demo ke DPR

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pengemudi ojek online melakukan aksi di depan Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020. Mereka juga menuntut adanya evaluasi tarif. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Sejumlah pengemudi ojek online melakukan aksi di depan Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020. Mereka juga menuntut adanya evaluasi tarif. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar ratusan pengemudi ojek online  menggelar demonstrasi di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, memprotes pernyataan Wakil Komisi V DPR, Nurhayati Monoarfa, yang mewacanakan pembatasan sepeda motor agar tidak melintas di jalan nasional.

    "Kami datang ke DPR RI karena ada pernyataan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PPP, Nurhayati, dia akan menghilangkan ojol (ojek online), diperbolehkan hanya untuk kirim paket dan makanan, setuju atau tidak?," kata orator demonstrasi itu, di depan Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat, 28 Februari 2020.

    Lalu ratusan pengemudi ojek online menjawab tidak setuju. Para pengemudi ojek online itu menilai Nurhayati, istri dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, seharusnya membantu rakyat Indonesia bukan mewacanakan pelarangan motor di jalan nasional.

    Mereka juga menilai para wakil rakyat mendapatkan gaji dan mobil dari rakyat sehingga seharusnya bertindak dan berpendapat mengutamakan kepentingan masyarakat.

    Adapun Senior Manager Corporate Affairs Gojek Teuku Parvinanda mengatakan belum bisa mengomentari terkait tuntutan para mitra pengemudi ojek online. "Namun kami akan terus mengamati dan berkoordinasi dengan instansi terkait jika diperlukan," kata dia melalui keterangan tertulis, Jumat 28 Februari 2020.

    Teuku mengatakan, pihaknya akan terus berupaya untuk memastikan setiap kebijakan dihasilkan Pemerintah bisa memberikan dampak positif bagi para mitra pengemudi ojek online, serta ekosistem Gojek itu sendiri "Serta dalam perumusannya (kebijakan) telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait sehingga tidak ada pihak yang dirugikan," ujar Teuku.

    Sebelumnya, pernyataan Nurhayati itu disampaikan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar di Gedung Parlemen, Selasa, 18 Februari 2020.

    RDPU itu membahas masukan penyusunan RUU Revisi UU Nomor 22/2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan RUU Revisi UU Nomor 38/2004 Tentang Jalan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Akhir Cerita Cinta Glenn Fredly

    Glenn Fredly mengembuskan napas terakhirnya pada Rabu, 8 April 2020 di RS Setia Mitra, Jakarta. Glenn meninggalkan cerita cinta untuk dikenang.