Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Atasi Illegal Logging, Kerja Sama RI - UE Ini Diklaim Bisa Ditiru

image-gnews
Ilustrasi Kayu ilegal atau Illegal Logging. Kredit: Komunika Online
Ilustrasi Kayu ilegal atau Illegal Logging. Kredit: Komunika Online
Iklan

TEMPO.CO, Burssels - Duta Besar Indonesia untuk Belgia, UE dan Luksemburg, Yuri O. Thamrin menyebutkan kerja sama dengan Pemerintah Uni Eroga untuk memerangi perdagangan kayu ilegal atau illegal logging bisa menjadi contoh bagi negara lain. Hal ini disampaikan Yuri di hadapan Sidang Tahunan Komite Penegak Hukum, Organisasi Cukai Dunia (WCO Enforcement Committee) di Brussels, Belgia.

Selain paparan Yuri, isu Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT/perdagangan, tata kelola dan penegakan hukum hutan) juga dibahas secara detail oleh empat pembicara dalam sidang tahunan komite tersebut. Keempat pembicara itu berasal dari perwakilan CITES  (konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam), pejabat UE (Ditjen Lingkungan), pejabat cukai dari India, dan pejabat cukai dari Indonesia. 

Yuri menjelaskan, inisiatif kerja sama ini dapat menjadi model yang efektif bagi negara lain dalam upaya memerangi perdagangan kayu ilegal secara global. Sejak November 2016, Indonesia dan Uni Eropa menerapkan kerja sama yang disebut The Indonesia - EU FLEGT Voluntary Partnership Agreement. Kerja sama Indonesia dan Uni Eropa terkait FLEGT disepakati pada tahun 2014 (ratifikasi) dan 15 November 2016 dikeluarkan sertifikasi pertama.

Melalui kerja sama ini, kata Yuri, Indonesia memiliki kewenangan mengeluarkan izin Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) terhadap kayu yang akan diekspor ke wilayah UE. Hanya kayu-kayu yang lolos SVLK yang dapat dibeli oleh negara-negara UE dari Indonesia.

"Berkat kerja sama ini, ekspor kayu Indonesia ke UE menikmati green lane, atau fasilitas tanpa pemeriksaan fisik," ujar Yuri seperti ditirukan oleh Sekretaris Pertama KBRI Brussels, Dara Yusilawati, Kamis, 27 Februari 2020.

Sementara itu, Sekjen WCO, Kunio Mikuriya, mengatakan pengalaman baik ini dipandang penting untuk dibagi dengan para penegak hukum (dari bidang cukai) dari seluruh dunia yang berkumpul di Brussels untuk pertemuan tahunan yang berlangsung sejak tanggal 24 hingga 28 Februari mendatang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada kesempatan itu Yuri meminta Uni Eropa untuk memperbaiki kebijakan mereka agar negara yang sudah memenuhi kriteria UE (compliant) seperti Indonesia tidak dirugikan. Pasalnya, proses lisensi FLEGT di Indonesia selama ini memerlukan biaya yang tidak sedikit dan cukup membebani UKM.

Oleh sebab itu, upaya untuk patuh terhadap persyaratan yang diatur dalam lisensi perlu diapresiasi. “Penting bagi UE untuk memastikan fairness bagi produk kayu Indonesia yang memiliki lisensi FLEGT. Karena ada beberapa importir UE lebih memilih produk kayu dengan harga murah dan tidak menguji asal-muasalnya," kata Yuri.

Yuri juga menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia memerangi perdagangan kayu ilegal dan kerja sama dengan Uni Eropa. Ia berharap kerja sama ini dapat ditingkatkan lebih baik lagi dan berharap importir UE tidak lagi membeli kayu yang ilegal dari negara-negara yang belum melakukan kerja sama FLEGT.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jepang akan Pinjamkan Rp53,3 T ke Ukraina dari Aset Rusia yang Dibekukan

22 jam lalu

Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menghadiri sesi foto pada hari pertemuan trilateral selama KTT G7 di Grand Prince Hotel di Hiroshima, Jepang, 21 Mei 2023. REUTERS/Jonathan Ernst
Jepang akan Pinjamkan Rp53,3 T ke Ukraina dari Aset Rusia yang Dibekukan

Jepang akan memberikan pinjaman sebesar US$3,3 miliar atau Rp53,3 T kepada Ukraina dengan menggunakan bunga dari aset-aset Rusia yang dibekukan


Perdana Menteri Estonia Mengundurkan Diri

1 hari lalu

Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas. REUTERS
Perdana Menteri Estonia Mengundurkan Diri

Kaja Kallas mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri Estonia karena dipercaya sebagai kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa yang baru.


Uni Eropa Jatuhkan Sanksi terhadap Ekstremis Israel atas Pelanggaran HAM terhadap Warga Palestina

1 hari lalu

Orang Yahudi Ultra-Ortodoks mengambil bagian dalam upacara
Uni Eropa Jatuhkan Sanksi terhadap Ekstremis Israel atas Pelanggaran HAM terhadap Warga Palestina

Uni Eropa mencatat lima individu dan tiga entitas Israel ke dalam daftar sanksi atas pelanggaran HAM terhadap warga Palestina di Tepi Barat.


Diplomat Uni Eropa Tolak Upaya Israel Labeli UNRWA sebagai Organisasi Teroris

1 hari lalu

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Diplomat Uni Eropa Tolak Upaya Israel Labeli UNRWA sebagai Organisasi Teroris

Diplomat utama Uni Eropa Josep Borrell kembali menolak segala upaya Israel untuk melabeli UNRWA sebagai "organisasi teroris".


Presiden Terpilih Iran Siap Dialog Konstruktif dengan Eropa

4 hari lalu

Kandidat presisen Iran Masoud Pezeshkian. REUTERS
Presiden Terpilih Iran Siap Dialog Konstruktif dengan Eropa

Presiden terpilih Iran Masoud Pezeshkian berharap dapat meningkatkan hubungan dengan negara-negara Eropa


PLN Bersama USAID Lakukan Akselerasi Transisi Energi

4 hari lalu

Penandatanganan kelanjutan Kerangka Acuan Kerja antara PLN dan United States Agency for International Development, yang dilakukan oleh Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN Yusuf Didi Setiarto (kedua dari kiri), Chief of Party USAID SINAR William R. Meade (tengah), dan Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN Hartanto Wibowo (kedua dari kanan). Dok. PLN
PLN Bersama USAID Lakukan Akselerasi Transisi Energi

Sejauh ini program kerja sama antAra PLN dengan USAID telah berkontribusi nyata bagi pengembangan sektor ketenagalistrikan.


Erdogan: Turki Tolak Kerja Sama NATO dengan Israel

5 hari lalu

Presiden Turki Tayyip Erdogan menghadiri konferensi pers dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz (tidak dalam gambar) di Kanselir di Berlin, Jerman, 17 November 2023. REUTERS/Liesa Johannssen
Erdogan: Turki Tolak Kerja Sama NATO dengan Israel

Tidak mungkin bagi Israel untuk melanjutkan hubungan kemitraannya dengan NATO setelah serangan ke Gaza, kata Erdogan


Perdana Menteri India untuk Pertama Kali Sejak 40 Tahun Kunjungan Kerja ke Austria

7 hari lalu

Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato saat menghadiri kampanye pemilu di Bengaluru, Karnataka, India, 20 April 2024. REUTERS/Navesh Chitrakar
Perdana Menteri India untuk Pertama Kali Sejak 40 Tahun Kunjungan Kerja ke Austria

India dan Austria akan mencari sejumlah cara memperdalam hubungan kerja sama India dan Austria serta dalam menghadapi sejumlah tantangan geopolitik.


Uni Eropa Kecam Serangan Terbaru Israel terhadap Sekolah di Gaza

8 hari lalu

Seorang anak Palestina menangis saat dirawat di koridor rumah sakit Nasser, di Khan Younis, di Jalur Gaza selatan, 8 Juli 2024. REUTERS/Mohammed Salem
Uni Eropa Kecam Serangan Terbaru Israel terhadap Sekolah di Gaza

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengecam serangan terbaru Israel terhadap sekolah PBB untuk pengungsi Palestina di Gaza


Zelensky Tolak PM Hungaria Viktor Orban Sebagai Mediator Rusia-Ukraina

8 hari lalu

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menghadiri kebaktian untuk memperingati para korban Perang Dunia II di Katedral Saint Peter dan Paul bersama Presiden Polandia Andrzej Duda, di tengah serangan Rusia terhadap Ukraina, di Lutsk, Ukraina 9 Juli 2023. REUTERS/Alina Smutko
Zelensky Tolak PM Hungaria Viktor Orban Sebagai Mediator Rusia-Ukraina

Zelensky mengatakan bahwa Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban tidak dapat menjadi penengah dalam konflik Rusia dan Ukraina