TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Arab Saudi resmi menghentikan sementara perjalanan ibadah umrah untuk warga negara asing. Penangguhan perjalanan dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona ke negara itu.
Sejauh ini belum ada infeksi yang dilaporkan oleh otoritas Arab Saudi. Sedangkan negara tetangga seperti Kuwait, Bahrain, Irak dan Uni Emirat Arab telah melaporkan puluhan kasus warga terinfeksi.
Menurut Ketua Umum Syarikat Penyelenggara Umroh dan Haji alias Sapuhi Syam Resfiadi, larangan itu menyebabkan puluhan ribu jemaah bakal batal berangkat ke Arab Saudi.
"Dari Indonesia bisa 50-60 ribu jemaah yang berpotensi batal berangkat kalau visa dilarang untuk dua pekan ke depan. Itu kalau dikalikan rata-rata Rp 20 juta, maka bisa 100 miliar rupiah," ujar dia, Kamis, 27 Februari 2020.
Namun sebelum pengumuman resmi dari Arab Saudi, ia mengaku masih mendapat laporan bahwa jemaah haji dari Tanah Air hari ni berangkat dan diterima di Arab Saudi. "Sampai pagi ini saya mendapatkan informasi dari Bandara Soekarno Hatta dan embarkasi kota lain di Indonesia masih berangkat pesawatnya. Kami dapat video dari Jeddah dan Madinah juga kedatangan jemaah masih diterima, walaupun dengan ada seleksi atau kontrol pemerintah sana," ujar Syam.
Ihwal penghentian sementara layanan umrah oleh Arab Saudi, direspon oleh Wakil Ketua Komisi Agama DPR Ace Hasan Syadzily. Ia meminta Kedutaan Arab Saudi menjelaskan alasan menghentikan sementara kunjungan umrah.
"Kami harus mendapatkan penjelasan, setidaknya untuk Indonesia dari Kedutaan Arab Saudi di Jakarta tentang hal ini," kata Ace melalui keterangan tertulis, Kamis, 27 Februari 2020.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan kaget bila benar Pemerintah Arab memberlakukan kebijakan itu karena virus corona. Menurut dia, seharusnya Pemerintah Arab sudah siap untuk menghadapi virus corona, seperti yang terjadi pada 2013 ketika virus sejenis menyebar.
Ace mengatakan jemaah umrah Indonesia tentu kecewa dengan kebijakan ini. "Tentu mereka sangat berharap bisa berangkat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh biro travel."
Ia yakin pemerintah Arab punya pertimbangan. Namun, ia meminta Arab Saudi menjelaskan sampai kapan larangan ini akan berlaku. "Yang harus dijelaskan Pemerintah Arab Saudi sampai kapan kebijakan ini akan diterapkan," katanya.
BISNIS | CAESAR AKBAR
