OJK Tunggu Surat Kementerian BUMN Soal Holding untuk Jiwasraya

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso berbicara kepada wartawan di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta pada Jumat, 28 Desember 2017. TEMPO/Budiarti Utami Putr

    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso berbicara kepada wartawan di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta pada Jumat, 28 Desember 2017. TEMPO/Budiarti Utami Putr

    TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunggu surat resmi Kementerian BUMN atau PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terkait opsi pembentukan perusahaan induk (holding) untuk menyehatkan BUMN asuransi itu.

    "Secara detail kami tunggu surat resmi dari Kementerian BUMN atau dari pengurus Jiwasraya itu sendiri," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam Economic Outlook 2020 di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020.

    Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan pembentukan holding Jiwasraya untuk menyelamatkan perusahaan milik negara tersebut dapat mulai dilakukan pada pertengahan Februari 2020.

    Selain skema holding, ada dua opsi lain untuk penyehatan keuangan di Jiwasraya yakni anak perusahaan, dan penjualan aset.

    Terkait tiga opsi tersebut, Wimboh masih belum mengetahui skema penyehatan yang akan diambil pemilik yakni Kementerian BUMN dan pengurus Jiwasraya.

    "Kami juga tidak tahu sejauh mana skema-skema yang udah disepakati pengurus dan pemilik dan tentunya nanti akan dilaporkan kepada kami," katanya.

    Apabila sudah ada, ia meminta skema tersebut dilaporkan kepada OJK secara tertulis untuk dievaluasi hingga disetujui.

    Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka opsi penyehatan Jiwasraya melalui suntikan dana APBN dengan skema penyertaan modal negara (PMN).

    Sri Mulyani menyatakan opsi tersebut tetap akan melihat dan menunggu keputusan final dari Kementerian BUMN beserta DPR yang sedang membahas skema penyelesaian gagal bayar Jiwasraya.

    "Kita nanti melihat proposal yang sifatnya lebih final dan saat saya melihat itu termasuk dengan berbagai kemungkinan," katanya.

    Sri Mulyani menyatakan jika memang ada keputusan untuk menyuntikkan PMN untuk kasus Jiwasraya, maka harus disertakan ke dalam Undang-Undang APBN.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.