Ajak Swasta Bermitra, Erick Thohir: Tapi Jangan Digerogoti

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri BUMN Erick Thohir usai menghadiri pertemuan bersama pada duta besar di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Januari 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

    Menteri BUMN Erick Thohir usai menghadiri pertemuan bersama pada duta besar di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Januari 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

    Tempo.Co, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mendukung sektor swasta untuk bermitra dengan Badan Usaha Milik Negara. Namun, ia tak ingin kepercayaan itu justru digunakan untuk menggerogoti perusahaan pelat merah.

    "Jangan sampai menaruh orang di dalam tapi menggerodoti, karena kalau ada apa-apa rakyat bisa kehilangan RP 476 triliun per tahun, apa itu yang diinginkan? Kan tidak," ujar Erick Thohir di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020.

    Erick Thohir berharap kemitraan itu bisa dilakukan secara baik dan tidak saling mengakali. Menurut dia, kemitraan yang benar adalah yang dilakukan secara transparan dan terbuka. "Jangan diakali, karena banyak teman swasta yang mengakali dengan menaruh orang di dalam supaya bisnisnya terus."

    Pernyataan itu pun disampaikan di sebuah acara yang dihadiri oleh bekas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus pengusaha Chairul Tanjung. Karena itu ia berharap bos Trans Corp itu pun berminat bermitra dengan perusahaan pelat merah. "Saya berharap Pak CT, daya ingi swasta bekerja sama dengan BUMN," tutur dia. "Tapi jangan diakali."

    Apalagi, Erick Thohir mengatakan pada masa kepemimpinannya, ia berupaya untuk membangun ekosistem BUMN yang baik. Sehingga diharapkan bisa bersaing membangun Indonesia menjadi negara yang maju.

    "Jadi jangan dibalik business as usual BUMN digerogoti dan bangkrut," ujar Erick. Ia pun mengancam akan mencopot direksi perseroan berupaya mengakali atau menggerogoti perusahaan pelat merah.

    Dalam mengelola BUMN itu, Erick Thohir mengatakan ada lima pilar yang mesti dipenuhi, setidaknya pada masa kepengurusannya. Lima poin itu salah satunya adalah bagaimana perseroan dikelola secara seimbang dalam hal bisnis dan pelayanan publiknya.

    Artinya, Erick Thohir ingin perseroan-perseroan bisa menghasilkan surplus alias pemasukan bagi negara. Meskipun, bukan berarti pemerintah anti swasta maupun anti asing. Ia mengatakan perusahaan pelat merah mesti bisa bersaing di era persaingan bebas seperti saat ini. Di samping, sebagian BUMN juga menjalankan penugasan-penugasan dari pemerintah.

    Pilar berikutnya adalah BUMN harus memiliki inovasi model bisnis. Erick mengatakan di era jabatannya perseroan milik negara mesti kembali kepada inti bisnisnya. Sehingga mereka bisa menjadi jawara di bidangnya. Sebelumnya, ia kerap kali mengkritik perusahaan-perusahaan yang memiliki bisnis di luar keahliannya.

    Pilar ketiga adalah bertahan di era disrupsi. Ia mengatakan BUMN sudah semestinya melakukan penyesuaian dengan eranya. Misalnya saja PT Telekomunikasi Indonesia alias Telkom yang didorong untuk masuk ke bisnis cloud dan big data. Sehingga, pasar tersebut tidak dikuasai oleh pemain-pemain asing. Di sektor pengolahan juga ia mengatakan perlunya inovasi misalnya di pengolahan batubara yang bisa diolah sesuai dengan kualitasnya.

    Selanjutnya, pada pilar ke empat, nilai yang harus dipenuhi adalah terkait proses bisnis. Misalnya saja dalam hal investasi, Erick menginginkan penanaman modal oleh perseroan selalu berbuah hasil. "Bukan ada proyek yang ujungnya adalah korupsi, semua harus jelas proses bisnisnya," kata dia. Ia pun meminta jajarannya untuk memastikan proses bisnis dari perusahaan di bawah kementeriannya harus benar.

    Pilar terakhir adalah BUMN harus bisa membangun talenta. Karena itu, Erick Thohir mengatakan kementeriannya akan membangun klaster-klaster dari perusahaan pelat merah sesuai dengan rantai nilai alias value chain masing-masing bidang. Konsep ini akan berbentuk sub-holding alias berbeda dengan teori superholding a la menteri terdahulu, Rini Soemarni. Di dalam sub-holding itu pun nantinya akan ada satu klater khusus untuk penyehatan perseroan.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara