Genjot Pariwisata, Pemerintah Anggarkan Rp 72 M untuk Influencer

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Puan Maharani berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai penyerahan surat presiden dan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. Pemerintah mencantumkan tawaran bonus sebesar lima kali gaji untuk buruh dalam draf omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua DPR Puan Maharani berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai penyerahan surat presiden dan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. Pemerintah mencantumkan tawaran bonus sebesar lima kali gaji untuk buruh dalam draf omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana mengucurkan dana untuk media dan influencer (pemengaruh) sebesar Rp 72 miliar dalam rangka promosi wisata. Hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ungkapan setelah mengikuti rapat terbatas antisipasi penyebaran virus corona terhadap perekonomian Indonesia bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    Airlangga menjelaskan anggaran Rp 72 miliar itu bagian dari insentif untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp 298,5 miliar. Rinciannya untuk subsidi diskon tiket pesawat Rp 98,5 miliar, anggaran promosi Rp 103 miliar, kegiatan kepariwisataan sebesar Rp 25 miliar, hingga menggunakan jasa pemengaruh.

    "Dan media relation dan influencer sebesar Rp 72 miliar," katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.

    Menurut Airlangga, secara total pemerintah akan menggelontorkan dana hampir 10 triliun dalam rangka mengantisipasi dampak Coronavirus pada perekonomian Indonesia.

    Dana ini akan disalurkan lewat sejumlah kebijakan seperti kartu prakerja, meningkatkan dana PKH, insentif perumahan dan pariwisata, diskon avtur, subsidi tiket pesawat, hingga menghilangkan pajak hotel dan restoran di sepuluh destinasi wisata.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi mengeluarkan empat arahan kepada para menteri dalam rangka menangani dampak virus corona Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia

    Pertama, Jokowi meminta para menteri menggunakan instrumen moneter dan fiskal dalam rangka memperkuat daya tahan serta daya saing ekonomi Indonesia. "Dari sisi moneter saya menyambut positif keputusan BI (Bank Indonesia) dalam menurunkan suku bunga BI rate-nya. Dan juga melakukan relaksasi moneter dalam rangka mendukung ekonomi nasional," katanya, Selasa, 25 Februari 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.