Kurangi Potensi Banjir, BPN Audit Tata Ruang di Tahun Ini

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lembaga siaga bencana Disaster Management Center (DMC) Dompet Dhuafa saat membantu masyarakat yang terdampak banjir di Jakarta pada Selasa, 25 Februari 2020.

    Lembaga siaga bencana Disaster Management Center (DMC) Dompet Dhuafa saat membantu masyarakat yang terdampak banjir di Jakarta pada Selasa, 25 Februari 2020.

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR/ BPN Budi Situmorang mengatakan bahwa sebenarnya banjir kerap kali terjadi di Jakarta sejak dari dulu. Hal itu disebabkan perubahan daerah resapan air menjadi bangunan di Jakarta.

    "Biasanya kita escape close-nya kan 40 persen daerah Jakarta itu di bawah air, kalau pergi ke Priok itu di atas (permukaan laut) dia ada tanggul aja kan gitu, itu satu faktanya," kata dia di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa 25 Februari 2020.

    Akibat kepadatan bangunan sudah semakin semrawut, kata dia, menyebabkan daerah resapan air semakin tertutup. Kondisi diperburuk dengan berkurangnya drainase, sehingga terjadi banjir.

    Budi menilai kondisi seperti itu perlu diperbaiki dengan mendata kembali tata ruang mulai dari hulu ke hilir guna memaksimalkan wilayah resapan air.  

    "Kita Kementerian ATR/BPN tahun ini lagi mengaudit semua dari hulu sampai ke hilir, ini rencana kita mau menanam kembali, karena villa-villa di sana (Puncak) kan besar besar yang dijadikan villa, di masyarakat (harusnya) cuman 20 persen sesuai tata ruang-nya, kalau lebih dari situ kita bongkar," ujarnya.

    Kemudian Budi mengatakan akan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyediakan bibit pohon untuk ditanamkan di kawasan  Puncak, Bogor untuk meningkatkan wilayah resapan air. "Kita minta mereka tanam. Kita kasih mereka hak pakai. Selama ini kan umumnya belum punya, padahal itu kan orang kaya semua. Orang Jakarta lagi," ucapnya.

    Budi menjelaskan untuk wilayah Jakarta sendiri jika ada bangunan yang tidak memenuhi hak pembangunan wilayah akan dibongkar. Itu perlu dilakukan guna meningkatkan wilayah resapan air, dan meminimalisir potensi banjir.

    "Pemulihan Jakarta nanti kita identifikasi lokasi-lokasinya, ada tempat yang akan kita bongkar. (termasuk bangunan yg tidak memenuhi hak) Ya, karena sesuai dengan UU 24 tahun 2007 uu bencana, pemerintah bisa mencabut hak kalau untuk penanggulangan bencana," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara