Wamen Sebut Ada Opsi BUMN Berkinerja Buruk Bisa Diprivatisasi

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin akan merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama untuk mendampingi Ahok. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Inalum. TEMPO/M. Taufan Rengganis

    Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin akan merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama untuk mendampingi Ahok. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Inalum. TEMPO/M. Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin menyatakan pihaknya masih menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang baru terkait pelimpahan wewenang untuk melakukan merger dan likuidasi terhadap perusahaan pelat merah yang  secara kinerja dinilai buruk.

    Dalam PP yang sedang digodok, kata Budi, ada opsi lainnya yakni menyerahkan BUMN kategori tersebut kepada pihak swasta atau diprivatisasi. "Opsinya yang sedang dikaji, bisa dikonsolidasikan jadi satu (merger), bisa didivestasikan," ujarnya usai rapat kerja dengan DPD RI, di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 24 Februari 2020. "Kalau sudah mungkin lebih cocok dijalankan oleh pihak lain di luar BUMN (privatisasi), atau bisa diholdingkan jadi anak perusahaan yang lain."

    Opsi-opsi tersebut merupakan langkah Kementerian guna membangun ekosistem BUMN yang sehat ke depan agar memiliki daya saing secara global. Perseroan-perseroan diarahkan untuk bisa bersinergi dengan swasta, BUMD, dan juga BUMDes.

    Yang jelas, menurut Budi, harus ada perbaikan struktur bisnis perusahaan-perusahaan BUMN. "Saingan di luar kok, bukan di Indonesia sendiri. Jadi arahnya ke sana."

    Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan dua opsi untuk membenahi perusahaan pelat merah yang berkinerja buruk untuk dijadikan sub-holding. Kelompok tersebut diperkirakan menjadi satu dari 15 sub-holding BUMN. Kendati demikian, Erick mengatakan jumlah tersebut belum resmi dan masih dalam pemetaan.

    "Kalau saya inginnya masing-masing Wakil Menteri memegang tujuh sub-holding atau lebih. Saat ini mapping-nya belum jadi, lalu sub-holding deadweight, sehingga mungkin 15 subholding. Tapi ini belum selesai, masih mapping," ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2020. 

    Sub-holding itu, menurut Erick Thohir, dibutuhkan lantaran tak mungkin wakil menteri memantau langsung 142 perusahaan pelat merah, belum lagi dengan cucu dan cicit perusahaan yang jumlahnya ratusan. Ia mengatakan konsep sub-holding berbeda konsep dengan superholding yang sebelumnya diwacanakan Menteri BUMN terdahulu Rini Soemarno.

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Resep Mudah Membuat Disinfektan Saat Wabah Virus Corona

    Ketika wabah virus corona merebak, cairan disinfektan kian diminati masyarakat. Bila kehabisan, ada cara alternatif membuat cairan anti kuman itu.