Kepala Riset Praus Capital, Alfred Nainggolan, pun mendesak pemerintah menebalkan pendanaan untuk proyek penugasan, melalui penyertaan modal negara (PMN). Pada 2016-2017, kata dia, BUMN kerap kesulitan mendapat PMN karena rumitnya administrasi.
"Kalau memang ada tugas besar, beri modal besar juga dong untuk perseroan," ujarnya. "Ini tugas pemerintah sebagai pemegang saham majority dan penyedia proyek."
Direktur Eksekutif Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) DKI Jakarta, Setu Albertus, terus menuntut kesetaraan porsi proyek untuk swasta dan BUMN. Lebih dari 80 persen proyek dalam negeri selama 2016-2018 diambil oleh BUMN konstruksi, belum termasuk yang dilahap entitas anak usahanya. Padahal, kata dia, terdapat sekitar 150 ribu perusahaan swasta yang mumpuni menggarap proyek pemerintah.
"Swasta harus dapat bagian juga di periode kedua Presiden Jokowi, jangan semua didominasi BUMN lagi," ujarnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pun bakal mengobral lebih proyek hingga 2024. Porsi anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun ini pun tercatat menembus Rp 419 triliun. Sebanyak Rp 120 triliun dari jumlah itu untuk pengerjaan proyek Kementerian PUPR.
GHOIDA RAHMAH | YOHANES PASKALIS