TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Perusahaan Industri Elektronika dan Alat-Alat Listrik Rumah Tangga (Gabel) berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dapat membantu pelaku industri elektronik mengatasi masalah pasokan bahan baku dan komponennya akibat virus corona jenis baru (Covid-19).
Ketua Umum Gabel Oki Widjaya dalam keterangan resmi di Jakarta, Ahad, 23 Februari 2020, menyebutkan wabah Covid-19 membuat pasokan komponen dari Cina mulai tersendat. Hal ini akan sangat mengganggu kegiatan produksi dan ekspor industri elektronik nasional.
"Sebagian bahan baku dan komponen produk elektronika kami masih menggunakan komponen dari RRT karena harganya memang lebih bersaing dibandingkan pemasok negara lain," katanya.
Harapan Gabel itu juga terkait dengan implementasi peta jalan "Making Indonesia 4.0" yang disusun pemerintah. Dalam hal ini industri elektronik merupakan satu dari lima sektor manufaktur yang mendapat prioritas pengembangan agar lebih berdaya saing global.
Untuk itu, lanjut dia, Gabel meminta kementerian melakukan sinergi menyelamatkan sektor industri primadona ekspor dari dampak buruk penyebaran Covid-19.
"Tanpa upaya komprehensif dikhawatirkan kegiatan produksi industri elektronika tersendat, bahkan terancam berhenti. Apabila kondisi ini tidak juga teratasi, akan berdampak signifikan pada neraca perdagangan, penerimaan negara, nasib tenaga kerja, dan investasi," kata Oki Widjaya yang juga Presiden Direktur PT Galva Technologies Tbk.
Sekjen Gabel Daniel Suhardiman berharap pemerintah menyiapkan antisipasi kemungkinan pukulan keras terhadap sektor elektronika akibat Covid-19. "Misalnya, dengan memberi insentif agar pengadaan material bahan baku dan penolong dari negara non-RRT harganya tetap kompetitif. Apakah pengurangan beban biaya logistik, energi, dan sebagainya," kata Daniel yang juga Direktur PT Panasonic Manufacturing Indonesia.
Menurut dia, pemerintah seharusnya dapat memanfaatkan kondisi keterdesakan ini sebagai momentum memperkuat struktur industri elektronika agar memiliki kedalaman, salah satunya dengan memberikan aturan investasi yang lebih bersaing bagi investor masuk ke Indonesia daripada ke Vietnam, Thailand, atau Malaysia.
"Bisa juga memberikan keringanan pajak, kepastian pengadaan lahan, dan aturan tenaga kerja, serta mendukung peningkatan produkstivitas sumber daya manusia melalui pengembangan riset dan desain dengan insentif kompensasi pemotongan pajak," kata Daniel.
ANTARA
